Endus Korupsi di Balik Pengadaan SID dan e-Voting, Aktivis Laporkan Pemkab Brebes ke Polda Jateng

(dok. KM)
(dok. KM)

BREBES (KM) – Ketua LSM Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Brebes, Bambang Mitro, menyatakan telah melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Informasi Desa (SID) & e-Voting ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah. Pernyataan itu disampaikannya saat ditemui di Kantor Sekretariat GNPK-RI Brebes, Jl. Dewi Sartika No.32, Sigambir Brebes Senin 1/9.

“Saya sudah melaporkan dugaan korupsi pengadaan alat SID dan e-Voting itu pada tanggal 6 Agustus 2020,” ungkap Bambang.

Ketika ditanya dasar pelaporan tersebut, Bambang menyampaikan bahwa yang pertama adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dengan adanya Surat Edaran Bupati melalui Surat Sekda Brebes tertanggal 15 Agustus 2019 yang mengarahkan Kepala Desa untuk menganggarkan pengadaan SID yang menyertakan alat e-Voting, dan Kepala Desa diminta segera merubah APBDes dan Perdes di tengah tahun anggaran 2019 dengan mencantumkan item pengadaan alat SID senilai 70 juta rupiah.

“Dasar yang kedua adalah pengadaan alat SID tetap menyertakan alat Evoting walaupun pelaksaan evoting pilkades telah dibatalkan oleh keputusan Bupati pada Bulan Desember 2019”, ungkap Bambang selanjutnya.

Penjelasan Bambang lebih lanjut terkait dasar pelaporan yang ketiga yakni diduga ada markup anggaran. “Harga pengadaan senilai 70 juta selisihnya terlalu jauh dengan harga di pasaran. Dengan spesifikasi alat yang sudah diterima pihak desa, kami kalkulasi harga pasarannya maksimal 30 juta-an rupiah,” jelas Bambang lebih lanjut sambil menunjukkan hasil screenshot harga-harga peralatan SID dan e-Voting yang ada di market place.

Advertisement

Bambang juga menyampaikan hasil pantauannya ke desa-desa bahwa peralatan SID yang telah diterima desa semuanya tidak bisa dioperasionalkan karena belum adanya bimbingan teknis. “Bahkan dari 224 desa yang telah membayar lunas alat tersebut sebesar 70 juta rupiah pada bulan November 2019, ada 74 desa yang belum dikirim barangnya sampai saat ini. Sehingga disini ada kerugian negara dengan pangadaan alat SID disertai alat e-Voting. Perkiraan kerugian negara diduga kurang lebih 15 miliar rupiah,” ungkap Bambang mengakhiri penjelasannya.

Di tempat yang sama Johan Aris, Sekretaris GNPK-RI Kabupaten Brebes , menyampaikan pembenaran adanya pelaporan dugaan korupsi pengadaan alat SID dan alat Evoting sambil menunjukan bundel berkas laporannya dan tanda terimanya dari Ditreskrimsus Polda Jateng.

Johan Aris juga menjabarkan alur pengadaan alat SID dan e-Voting tersebut, dengan adanya MOU Pemkab Brebes dengan pihak BPPT, yang kemudian melibatkan PT Inti, PT Inten, dan PT Damai Sejati. Johan Aris juga menunjukan fotokopi tanda terima uang dan serah terima barang yang melibatkan pihak PT. Damai Sejati yang berkantor pusat di Jakarta.

Di tempat lain, Purwanto, Ketua LAPPAS (Lembaga Analisa Pencegahan Publikasi Anggaran dan Sistem), ketika ditanya terkait adanya laporan GNPK-RI Brebes ke Polda Jateng, menyatakan mendukung untuk dapat diteruskan ke pihak berwajib jika ada kejanggalan dalam pengadaan alat SID di Kabupaten Brebes. Ia juga mengharapkan semua LSM di Kabupaten Brebes bersatu dan kompak untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan pengadaan alat SID.

Reporter: DADE Brebes
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*