Buntut Kasus Sengketa Tanah, Kantor Pengacara ini Laporkan PN Cibinong ke KY dan MA

Laporan Kantor Hukum Irawan Firja dan Rekan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (dok. KM)
Laporan Kantor Hukum Irawan Firja dan Rekan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (dok. KM)

BOGOR (KM) – Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, dilaporkan oleh pengacara dari Kantor Hukum Irawan Firja dan Rekan ke Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Badan Pengawas Mahkamah Agung.

“Laporan atau pengaduan yang disampaikan lantaran majelis hakim dalam memeriksa serta memutus perkara tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para terpidana, termasuk para terpidana belum pernah dihukum, para terpidana berlaku baik dan sopan selama menjalankan semua rangkaian persidangan,” ungkap Direktur Kantor Hukum Irawan Firja dan Rekan, Irawansyah, dalam rilis yang diterima KM, Minggu 23/8.

“Laporan pengaduan tersebut diterima langsung pada bagian pengaduan/laporan di Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia,” tambahnya dalam rilis tersebut.

Dalam rilis tersebut Irawansyah juga mengatakan bahwa perkara ini berawal dari ketertarikan, PT. Delta Systech Indonesia atas lahan di daerah Parung, Bogor, milik ahli waris Almarhum Husin Abdul Rahim. Perusahaan tersebut merasa sudah sangat cocok atas lahan tersebut karena sudah “sesuai kebutuhan perusahaan”.

Direktur PT. Delta Systech Indonesia, Ahmad Yunaldi dan ahli waris yang terdiri dari Sri Rukmini, Hayanah Ulfah, Usnah Lusiana, Huriah, sepakat di depan notaris Tia Justiananur untuk saling mengikatkan diri pada akta otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

“Dalam PPJB Bernomor 01 tanggal 5 Januari 2017 tersebut, disepakati harga jual beli sebesar Rp20 miliar, dengan cara pembayaran secara bertahap. Pada saat pengikatan jual beli dilangsungkan di notaris, pihak pembeli sudah membayar uang muka 20% dari total harga, yakni Rp4.000.000.000, yang ditransfer melalui salah satu ahli waris pemilik tanah, sedangkan sisanya 80% kekurangannya akan dibayar secara bertahap sesuai kesepakatan dalam PPJB,” jelas rilis tersebut.

“Selang beberapa waktu setelah dibuat PPJB tersebut, pihak notaris memohonkan plotting ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. Dari hasil plotting tersebut masih muncul di lahan tersebut Sertipikat Nomor 276 Pamegarsari an. Burhanudin, dan dibebankan hak tanggung oleh PT. Bank Syariah Mandiri, padahal sertipikat tersebut semestinya sudah dihapus, melalui putusan Nomor. 94/G/2010/PTTUN-BDG tanggal 17 Juni 2014. Namun bukannya menghapus, pihak BPN Kabupaten Bogor melakukan upaya hukum peninjauan kembali, pada tanggal 30 Mei 2017, dan pada tahun 2017, Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui Putusan Nomor 169PK/TUN/2017 tanggal 2 November 2017 menolak peninjauan kembali dari pemohon BPN Kabupaten Bogor, artinya putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum,” katanya dalam rilis tersebut.

Advertisement

Namun, lanjut rilis tersebut, putusan peninjauan kembali tersebut tidak membuat pihak PT. Delta Systech Indonesia bergeming, pihak perusahaan tetap menempuh jalur hukum pidana, meski perkara ini diawali dari perjanjian yang sangat dimungkinkan diselesaikan menggunakan hukum perdata dan hukum acara perdata. “Ini yang memaksa pihak ahli waris berurusan dengan hukum, dan dihadapkan di muka persidangan,” lanjutnya.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengenakan pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Dalam tuntutan juga Jaksa Penuntut Umum menuntut penjara selama 3,6 tahun penjara, meski dalam pledoinya penasehat hukum menyatakan bahwa perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan hukum perdata karena diawali dari perjanjian, maka harus diselesaikan menggunakan hukum perdata dan hukum acara perdata.

“Karenanya penasehat hukum meminta para terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak) atau melepaskan para terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslaag van alle Rechtsvervolging), dan meminta semua berkas yang berkaitan dengan berkas tanah dikembalikan ke ahli waris guna proses penerbitan sertifikat atas nama ahli waris.”

“Namun putusan majelis hakim, memutuskan para terdakwa turut serta melakukan penipuan serta menghukum para terdakwa dengan hukuman penjara selama 3,6 tahun penjara dan mengembalikan beberapa surat-surat tanah seperti salinan Letter C Nomor. 381/1115 atas nama Husin Abdul Rahim dikembalikan Ahmad Yunaldi, meskipun jual beli belum lunas. Atas putusan tersebut pihak penasehat hukum menyatakan banding dan melaporkan majelis hakim perkara Nomor. 5/Pid.B/2020/PN.Cbn ke Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Badan Pengawas Mahkamah Agung.”

“Dalam Laporan tersebut majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor. 5/Pid.B/2020/PN Cbn sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari para terdakwa, termasuk para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa berperilaku baik dan sopan selama menjalankan proses persidangan, terdakwa seorang istri dan seorang ibu yang harus mendidik anak-anaknya, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangankan pledoi/pembelaan penasehat hukum, yang meminta perkara ini diselesaikan melalui hukum perdata dan hukum acara perdata, mengingat roh dari hukum pidana sebagai Ultimum Remedium.”

“Karena itu dalam laporan/pengaduan para penasehat hukum meminta kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Badan pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar memeriksa, meminta keterangan atau menjatuhkan sanksi sekiranya terdapat hal ketentuan yang dilanggar oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut,” tutup rilis tersebut.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*