GERPAMMA Endus Nepotisme dalam Pemilihan SDM di Gugas Covid-19 Kota Bogor

Sekertaris GERPAMMA Dendy (dok. KM)
Sekertaris GERPAMMA Dendy (dok. KM)

BOGOR (KM) – Selain ketidaktransparansian soal pengumpulan dan penyaluran donasi swasta dan elemen masyarakat kepada Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor, Gerakan Perjuangan Masyarakat Dan Mahasiswa (GERPAMMA) mempertanyakan sumberdaya manusia (SDM) yang aktif serta eksis dalam tubuh Gugas itu.

“Kita ketahui Gugas Covid itu lembaga Ad Hoc yang dibentuk pemerintah, isinya semua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan OPD sebagai pengendali bidang, namun yang jadi pertanyaan sekarang siapa dan apa kapasitas orang-orang yang berperan aktif dan tampil eksis di luar unsur tersebut [Forkopimda dan OPD] di Gugas Kota Bogor,” ungkap Sekertaris GERPAMMA Dendy kepada kupasmerdeka.com, Jumat 15/5.

“Pantauan dan penelusuran kami, rumah dinas Wali Kota Bogor yang menjadi center Gugas Covid, banyak orang-orang atau SDM yang tidak pada tempat dan fungsinya,” tambah Dendy.

Menurut Dendy yang juga menjabat Presiden BEM Politeknik AKA Bogor, Forkopimda dan OPD memiliki banyak SDM yang dapat ditugaskan dalam menangani pandemi covid-19 ini, baik itu untuk menerima dan juga menyalurkan donasi. “Namun banyak orang yang tidak dalam kapasitas Forkopimda dan OPD serta jajarannya,” katanya.

Advertisement

“Ya justru malah orang yang kami duga memiliki kedekatan-kedekatan saja, tanpa jelas fungsi dan kapasitasnya,” tutur Dendy.

Masih kata Dendy, pihaknya juga menduga ada unsur nepotisme dalam menugaskan dan tampil dalam tugas dan fungsi Gugas Covid Kota Bogor. “Jika memang bukan unsur Forkopimda dan OPD berserta jajaran, atau itu bersifat relawan, maka harusnya Gugas Tugas Kota Bogor open dalam merekrut dan menugaskannya,” kata Dendy.

“Jika benar dugan kami orang-orang yang tanpa jelas kapasitasnya dalam Gugas Covid-19 Kota Bogor, ditakutkan ini menjadi bancakan dan dimanfaatkan sebagai lahan proyek dari donasi-donasi tersebut.”

“Ya selain tidak adanya transparansi donasi swasta dan elemen masyarakat, SDM yang diluar Forkopimda dan OPD berserta jajarannya, patut dipertanyakan akuntabilitas dan kapasitasnya,” pungkas Dendy.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*