Diduga Selewengkan Dana Siltap dan Dana Desa Hingga Ratusan Juta, Tiga Pjs Kades Bobos Dilaporkan ke Polisi, Kejaksaan Hingga Inspektorat

SUBANG (KM) – Tiga Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Bobos, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang, dilaporkan oleh mantan Kepala Desa Bobos Teguh Yudha Nugraha atas dugaan penyalahgunaan Dana Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Dana Desa.

Tiga Pjs yang dilaporkan tersebut adalah Oman Suherman (OS), Pjs periode 8 Maret-13 September 2019 terkait dugaan menggunakan siltap Kepala Desa, kemudian Lukman Hakim (LH), Pjs periode 13 September 2019-13 Maret 2020 terkait dugaan penggunaan siltap Kepala Desa, menggadaikan BPKB Mobil Dispemdes Bobos senilai Rp51 juta, penyimpangan Dana Desa (DD) tahap tiga tahun 2019 sekitar Rp309 juta, penyimpangan dana BUMDes sekitar Rp100 juta, serta dugaan tidak diterapkannya Bantuan Provinsi (Banprov) sekitar Rp100 Juta.

Terakhir adalah Yeyen Rayendra (YT), Pjs periode 13 Maret- September 2020 yang hingga saat ini masih menjabat, dengan dugaan penyimpangan Dana Siltap dan penggunaan Dana Desa (DD) untuk penanganan covid-19 senilai 100 juta dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD.

“Ketiga Pjs tersebut saya laporkan ke Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Kepala Bareskrim Kepolisian, Kapolda Jabar, Kajati Jabar, Kepala BPKP Jabar, Bupati Subang, Kapolres Subang, Kajari Subang, Kepala DPMD Subang, Inspektorat Daerah (Irda) Subang,” kata Teguh kepada KM kemarin 29/5.

Menurut Teguh, saat Oman Suherman selama 6 bulan menjabat, ia diduga telah mengambil uang siltap sekitar Rp2,5 juta per bulan, padahal Oman adalah PNS Kecamatan Legonkulon yang sudah mendapatkan gaji pokok.

“Juga pada masa LH ada kewenangan menerima DD tahap tiga sekitar Rp390 juta, namun dari perhitungan saya ada lebih sekitar Rp95 juta. Juga ada DD untuk Bumdes senilai 100 juta namun diminta oleh oknum pendamping desa inisial TY Rp30 juta dengan alasan untuk ke Dinas Provinsi, dan hal itu pernah saya tanyakan ke Dispemdes Subang, hasilnya pihak Dispemdes sebelum dana cair telah mewanti-wanti jika ada yang meminta (uang) jangan dikasihkan,” terang Teguh.

“Selain itu ada dana Bantuan Provinsi (Banprov) untuk fisik sekitar 100 juta, itupun tidak ada pekerjaannya, bahkan dari beberapa tokoh dan BPD Bobos sepakat agar LH dipertahankan untuk dilanjutkan menjabat dan sekaligus untuk mempertanggung jawabkan dugaan penyimpangan dana-dana tersebut,” lanjut Teguh.

“Akan tetapi Camat dengan hak prerogatif nya mengusulkan Yeyen Rayendra (YR) menjadi Pjs Bobos, maka atas pelantikan YR banyak yang tidak menyetujui terutama BPD, memang tidak ada satu aturan pun pelantikan Pjs harus disetujui BPD, tetapi cerminan dari perwakilan masyarakat yaitu BPD,” ungkap Teguh.

“Selain itu, tidak setujunya terhadap YR bahwa selama bekerja di Kecamatan Legonkulon belum pernah menjabat yang berhubungan dengan desa, sebab dia dari Satpol PP. Juga dalam beberapa bulan ini menjabat, diduga telah menggunakan dana Siltap Kades seperti halnya OS dan LH,” jelasnya lagi.

Teguh juga memaparkan kalau YR dalam penanganan covid-19 menganggarkan dana Rp100 juta, namun bila dilihat dari sisi kegiatannya ditaksir maksimal menghabiskan dana 30 juta.

“Begitupun, untuk BLT DD mestinya sudah bisa merealisasikan sebelum lebaran, karena DD tahap satu sisanya masih banyak. Namun sampai saat ini sudah cair DD tahap dua masih belum merealisasikannya ke masyarakat. Dan satu hal yang digarisbawahi, terkait pengangkatan Pjs di Kecamatan Legonkulon, saya bilang ini bisnis besar penunjukan Pjs oleh Camat tanpa kontrol BPD. Sementara untuk sekarang ada tiga desa yang dijabat oleh Pjs yaitu Desa Bobos, Mayangan dan Desa Legonkulon,” pungkas Teguh.

Reporter: Lily Sumarli
Editor: HJA