Data Penerima Bansos Covid-19 Kota Bogor Sudah Lengkap dan Terbuka, Pemkot Janjikan Penyaluran Maksimal

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta (dok. KM)
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta (dok. KM)

BOGOR (KM) – Kepala Bagian Hukum dan HAM di Sekretariat Daerah Kota Bogor Alma Wiranta menyampaikan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memberikan rekomendasi ke Pemerintah Daerah di Jawa Barat melalui surat nomor 033/TUA/IV/2020 tertanggal 13 April 2020 tentang rekomendasi kebijakan PSBB.

“Dalam isinya ada 18 butir penyampaian hasil monitoring pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta, yang salah satunya terkait bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat terdampak atas kebijakan PSBB, dan hal inilah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar melaksanakan kebijakan pemberian bantuan sosial dilaksanakan dengan baik dan berhati-hati,” ungkap Alma kepada wartawan, Kamis 30/4.

Pernyataan Alma ini menyusul adanya pemberitaan tentang carut marutnya data penerima Jaringan Pengaman Sosial (JPS) covid-19 di kota hujan ini. “Pemberian bantuan kepada warga yang terdampak di Kota Bogor berdasarkan pada prinsip non diskriminasi melalui dua arah, yaitu pendataan dari Pemerintah dan pendataan berbasis dari masyarakat bawah ke atas (bottom up),” jelasnya.

“Ya dipastikan oleh Pemkot Bogor bahwa masyarakat yang paling miskin, dinilai layak dibantu karena sesuai kategori penilaian dalam pemberlakuan PSBB,” ujarnya.

Alma menegaskan bahwa data yang disampaikan oleh Pemkot Bogor pada tanggal 26 April 2020 adalah hasil pendataan yang terekam dari laporan masing-masing kecamatan ke Dinas Sosial Kota Bogor.

Selanjutnya, kata Alma, dituangkan dalam produk hukum Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 027.45-312 tentang Penerima Bantuan Tunai dalam rangka JPS akibat bencana Covid-19 (Non DTKS), “yang disebutkan tegas sebanyak 19.904 KK adalah dalam rangka mengantisipasi kekisruhan data.”

Advertisement

“Semua data sudah secara transparan disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya, bahkan sebelum rapat Paripurna di DPRD Kota Bogor pada Kamis hari ini dan diketahui publik, yaitu total sebanyak 159.162 KK yang mendapat bantuan [karena terdaftar pada] Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bogor,” terang Alma.

Alma merincikan, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bogor sebanyak 41.845 KK dan program perluasan sembako sebanyak 24.183 KK, nilainya Rp200.000 x 9 bulan.

“Dari Kementerian Sosial sebanyak 1.579 (DTKS) dan 29.672 (Non DTKS) dengan nilai Rp600.000 x 3 bulan, dari Pemerintah Provinsi sebanyak 8.046 KK (DTKS) dan 38.475 KK (Non DTKS) dengan nilai Rp500.000 x 4 (sembako setara Rp350.000 dan uang tunai Rp150.000), terakhir bantuan dari Pemerintah Kota Bogor sebanyak 19.904 KK dengan nilai Rp500.000 x 4 bulan,” papar jaksa yang bertugas di Pemkot Bogor ini.

“Data penerima bantuan dari Pemkot Bogor yang berjumlah 19.904 KK, sebagaimana dalam lampiran keputusan Wali Kota Bogor dapat dilihat dengan jelas siapa saja dan terus dipelototin alias dikroscek dengan mekanisme tepat sasaran,” katanya.

“Bahkan Wali Kota Bogor menegaskan jika ada yang layak dapat bantuan tapi justru tidak dapat, maka dapat dilaporkan melalui aplikasi SIBADRA atau SALUR sebagai kontrol sosial,” tambahnya.

Lebih lanjut Alma mengatakan bahwa pihaknya berharap di masa PSBB kedua ini warga Kota Bogor yang terdampak covid-19 dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. “Dan bagi siapa saja yang bermain-main berbuat curang dimasa bencana ini akan ditindak dengan sanksi pidana,” pungkas alumni Unhan itu.

Reporter: ddy, Muzer
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*