Aktivis Pertanyakan Pemkab Puncak soal 100 Ton Beras Bantuan Covid-19 dari Kemensos

Ketua DPD GEBER HMP Provinsi Papua, Jhon Waker (dok. KM)
Ketua DPD GEBER HMP Provinsi Papua, Jhon Waker (dok. KM)

MIMIKA (KM) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Ekonomi Bersama Hutomo Mandala Putra (DPD GEBER HMP) Provinsi Papua, John Waker mempertanyakan penyaluran bantuan beras 100 ton dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia untuk bantuan sosial selama penanganan covid-19 di Kabupaten Puncak.

“Sejauh ini kami pantau Pemda Puncak terlambat salurkan bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Puncak,” kata John kepada wartawan, Kamis 14/5.

“Dijelaskan pemerintah daerah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa BLT/sembako untuk menjamin masyarakatnya sendiri, tetapi Pemerintah daerah Kabupaten Puncak sampai saat ini belum ada memberikan bantuan kepada masyarakat dan juga sosialisasi tentang cara penyebaran covid-19 ini pun belum ada terlaksana,” lanjutnya.

John menjelaskan bahwa menurut informasi yang dimilikinya, bantuan beras 100 ton dari Kemensos tersebut pada tanggal 22 April 2020 sudah ada di Gudang Dolog Dabi Air Timika, setelah itu mau distribusikan ke setiap distrik di Kabupaten Puncak, akhirnya beras tersebut sampai di lapangan. “Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak manfaatkan seolah-olah Pemda Puncak yang memberikan bantuan. Pada tanggal 3 Mei 2020 memberikan masyarakat Distrik Agandugume 10 ton beras, pada tanggal 7 memberikan kepada masyarakat ke 2 distrik yakni Distrik Sinak dan Beoga,” kata John.

Advertisement

“Itu bukan bantuan dari Pemda Puncak. Pemda Puncak sampai saat ini belum ada memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk apapun, masyarakat mati karena kelaparan siapa yang bertanggung jawab dalam situasi pandemi covid-19 ini? Pemerintah harus buka mata kepada masyarakat,” tegasnya.

Reporter: Ernest
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*