Ketua KPK Paparkan Pedoman Hindari Korupsi Bagi Kepala Daerah Terkait Penanganan COVID-19

Video Conference Ketua KPK bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua BPK, Kepala LKPP, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, Rabu 8/4/2020 (dok. KM)
Video Conference Ketua KPK bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua BPK, Kepala LKPP, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, Rabu 8/4/2020 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Bupati, Wali Kota dan perangkat daerah diminta untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan anggaran COVID-19. Hal tersebut dituturkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri saat mengikuti Rapat Penanganan COVID-19 dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kepala LKPP, melalui video conference yang diikuti oleh Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia kemarin pagi 8/4.

Dalam rapat terbatas tersebut Ketua KPK memberikan peringatan tegas terhadap Bupati dan Wali Kota untuk hati-hati menggunakan anggaran negara di tengah bencana COVID-19. Menurutnya, keselamatan masyarakat merupakan “hukum tertinggi”.

“Hal tersebut merupakan prinsip dasar pelaksanaan tugas yang didasari dari tujuan negara pada alenia ke 4 Pembukaan UUD RI tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar Firli.

“Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto), saving human life is the first priority and our goal,” katanya.

Komitmen KPK saat ini lebih mengutamakan agenda pencegahan dengan tidak mengesampingkan penindakan. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Surat Edaran No. 8 Tahun 2020, terutama terkait rambu-rambu agar tidak terjadi korupsi.

Advertisement

“Melalui SE No 8 Tahun 2020, KPK ingin agar imbauan tersebut dapat menjadi pedoman maupun petunjuk kepada kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan anggaran covid-19,” tuturnya.

Adapun dalam paparannya pada rapat terbatas tersebut Ketua KPK itu kembali menegaskan kepada seluruh kepala daerah dan perangkatnya untuk tidak melakukan persekongkolan/kolusi, tidak memperoleh kickback dari penyedia, tidak mengandung unsur penyuapan, tidak mengandung unsur gratifikasi, tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan, tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau maladministrasi dan tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat yang merugikan negara serta tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.

“KPK berharap pimpinan daerah/kepala daerah tidak memiliki ketakutan yang berlebihan, sehingga menyebabkan tidak berani mengambil tindakan dalam penananganan covid-19,” tutupnya.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*