Kemensos Sudah Siapkan 100 Ton Cadangan Beras Buat Bantuan, Pemkot Bogor: “Belum Kami Ajukan”

Ilustrasi pendistribusian beras Bulog (stock)
Ilustrasi pendistribusian beras Bulog (stock)

BOGOR (KM) – Kabar tentang dugaan pengendapan bantuan beras sebanyak 100 ton di Kota Bogor yang belum tersalurkan dalam situasi pandemi covid-19 saat ini memasuki babak baru.

Dikutip dari website resmi BNPB.go.id Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) RI Asep Sasa Purnama, dalam keterangan resminya di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa 24/3 mengatakan bahwa Kemensos RI menyiapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk seluruh daerah terdampak covid-19. Tujuannya, pemerintah ingin memastikan kebutuhan pangan keluarga miskin dan rentan miskin terpenuhi selama mereka terdampak pandemi.

Dalam hal ini pemerintah daerah seperti Wali Kota atau Bupati dapat mengajukan tambahan kebutuhan daerahnya masing-masing apabila jumlah yang diterima belum mencukupi.

“Sesuai kewenangannya Wali Kota/Bupati berwenang mengeluarkan hingga 100 ton sampai 200 ton,” kata Asep.

Sementara terkait beras bantuan 100-200 ton CBP di Kota Bogor, Kasubdit Logistik Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos RI, Heru mengatakan bahwa pihaknya, khususnya Dit. PSKBA “hanya mengatur terkait dengan mekanisme dan prosedur pencairan CBP,” ungkap Heru saat dikonfirmasi KM, Sabtu 25/4.

Ditanya apakah sudah disalurkan di Kota Bogor, Heru menyarankan agar konfirmasi langsung kepada Dinas Sosial setempat (Dinsos Kota Bogor) yang diamanatkan oleh Permensos 22 Tahun 2019 ditunjuk untuk melaksanakan penyaluran CBP.

“Terkait bantuan beras tersebut langsung saja ditanyakan atau konfirmasi langsung ke Dinsos setempat,” jelas Heru.

Kata Heru, sampai saat ini belum ada laporan secara resmi ke Dit. PSKBA Kemensos RI terkait hal tersebut, namun CBP siap dan ada untuk digunakan wilayah dalam kondisi pandemi covid-19 ini.

Advertisement

“Karena regulasi sudah mengatur mengenai hal terebut, dengan catatan penggunaannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan,” kata Heru.

Lebih lanjut, Heru mengatakan, “Kemensos RI akan mengetahui kabupaten atau kota telah menggunakan CBP apabila telah mendapatkan laporan dari Perum Bulog. Apabila akan di review oleh Tim Itjen Kemensos RI, sebelum realisasi pengggunaan CBP ditagihkan ke Kementerian Keuangan RI dan/atau melaporkan secara resmi kepada Kementerian Sosial RI,” tutup Heru.

Terpisah, Sekretaris Dinas Sosial Kota Bogor Moch. Gozali terkait CBP Kota Bogor dari Kemensos RI mengatakan, untuk penjelasan terkait hal tersebut tanya langsung ke Kabid Perlindungan Sosial Keluarga Dan Penanganan Fakir Miskin (Perlinsos).

“Ya sebaiknya tanya langsung kepada Kabid Perlinsos Jimmy,” ungkap Gozali melalui pesan WhatsApp.

Sementara Kabid Perlinsos Dinas Sosial Kota Bogor Jimmy Ventinus mengaku bahwa Pemkot Bogor belum mengajukan untuk bantuan yang disediakan Kemensos RI dalam bentuk CBP dengan maksimal 100 ton untuk 1 tahun.

“Ya bantuan CBP atau Cadangan Beras Pemerintah, belum diajukan Pemkot Bogor. CBP ketentuannya banyak dan perlu waktu untuk kolekting data dan menghitungnya, kami konsentrasi dulu untuk bantuan tunai dari Pusat, Gubernur, dan Pemkot Bogor,” jelas Jimmy singkat.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*