Bantah Kabar Pengendapan dan Penjualan Bansos Covid-19, Plt Wali Kota Bogor: “Saya Tidak Dalam Kapasitas Menjawab Rumor”

Wakil Walikota Bogor Dedie A. Rachim (dok. kM)
Wakil Walikota Bogor Dedie A. Rachim (dok. KM)

BOGOR (KM) – Menyusul pemberitaan tentang kabar adanya 100 ton beras dan bantuan CSR yang masih diendapkan Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor, serta paket sembako dari donasi yang dijual, Plt Wali Kota yang juga sebagai Plt Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor Dedie A. Rachim enggan menanggapi, dan mengaku tidak dalam kapasitas untuk menjawab “rumor” tersebut.

“Saya tidak dalam kapasitas menjawab rumor. Karena Gugus Tugas itu lembaga ad hoc yang dibentuk pemerintah, isinya semua pimpinan Forkopimda dengan pimpinan OPD sebagai pengendali bidang, dan semua aktivitas didampingi Inspektorat Kota Bogor,” jelas Dedie melalui pesan WhatsApp, Sabtu 18/4.

Sementara itu, narasumber KM kembali memperjelas dan menegaskan bahwa beras 100 ton tersebut merupakan program di Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjadi bantuan ke wilayah.

“Ya itu menjadi program bantuan ke wilayah khusus yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” jelas narasumber kepada KM, Rabu 22/4.

Narasumber juga mengatakan, dalam keadaan sekarang Gugus Tugas Covid-19 sudah mengetahui terkait bantuan tersebut, namun tidak segera dibagikan, bahkan diduga diendapkan.

“Kota Bogor 100 ton untuk dibagi 68 kelurahan selama 3 bulan,” tegas narasumber.

Sementara itu, Humas Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia hingga berita ini ditayangkan belum merespon awak media.

Advertisement

Terpisah, berdasarkan pantauan Center for Budget Analyisis (CBA) di Kota Bogor, penyaluran dana bantuan untuk warga yang terdampak covid-19 sangat rawan diselewengkan.

Menurut Koordinator CBA Jajang Nurjaman, ada terindikasi bantuan beras sebanyak 100 ton tersebut akan jadi bahan bancakan oknum pejabat di Kota Bogor.

“Ya jika hal tersebut benar, ini sangat keterlaluan karena di tengah kesulitan masyarakat menghadapi pandemi covid-19, masih ada oknum pejabat yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan mengembat bantuan ini,” ungkap Jajang 22/4.

“Selain itu ada juga bantuan dari hasil donasi yang seharusnya disalurkan ke masyarakat dengan gratis, diduga malah dijual senilai Rp25 ribu untuk kalangan tertentu, yang dekat dengan oknum pejabat, dan terakhir bantuan dana CSR yang diduga kuat dikorupsi.”

“Atas catatan di atas, CBA mendorong pihak penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor agar segera membuka penyelidikan atas dugaan penyelewengan bantuan untuk warga terdampak covid-19 di Kota Bogor,” tegas Jajang.

“Jangan sampai dalam kondisi sekarang ini, justru dimanfaatkan oknum pejabat bejat untuk mendulang duit haram dan masyarakat di bawah malah mati kelaparan,” pungkas Jajang.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*