Pengamat: Proyek Jaling di Desa Sirnagalih Tamansari Langgar Perpres dan UU KIP

Pengamat hukum Buruh Serikat Indonesia Edi Prayitno SH, MH (dok. KM)
Pengamat hukum Buruh Serikat Indonesia Edi Prayitno SH, MH (dok. KM)

BOGOR (KM) – Berdasarkan pemberitaan di kupasmerdeka.com terkait pembuatan jalan lingkungan di wilayah Kp. Kebon Jati Gg Masjid, Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, yang diduga dikerjakan asal-asalan, Camat Tamansari dan pengamat hukum angkat bicara.

Pengamat hukum Buruh Serikat Indonesia (BSI) Edi Prayitno mengatakan kepada wartawan kupasmerdeka.com, berdasarkan Perpres No 54 tahun 2010 jo Perpres no 70 tahun 2012, setiap kegiatan fisik bangunan dan jalan wajib mencantumkan volume, sumber dana, pelaksana dan jangka waktu proyek. “Fungsinya adalah sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Di sisi lain, berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari Kepala Desa termasuk terkait spek bangunan jalan ini yang seharusnya disampaikan dan terbuka kepada masyarakat,” tegas Edi.

Advertisement

“Jika melihat papan nama tidak ada jangka waktu pelaksanaan. Ini melanggar Perpres. Terkait spek tentu harus dicocokkan antara dokumen pembangunan dengan aktual fisik,” tandasnya.

Saat dikonfirmasi terkait jaling yang diduga dikerjakan secara asal jadi, Camat Tamansari Bayu Ramawantomengaku akan mengirim petugan untuk mengecek ke lapangan. “Mungkin nanti akan ada pengecekan lapangan oleh tim pelaksana desa, karena dari kecamatan sifatnya hanya memantau,” singkatnya.

Reporter: Budi
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*