Batasi Transportasi Umum Keputusan Gubernur DKI Jakarta Dinilai Tidak Tepat

Penumpukan penumpang di halte Transjakarta Pinang Ranti, Jakarta Timur, 16/3/2020 (dok. KM)
Penumpukan penumpang di halte Transjakarta Pinang Ranti, Jakarta Timur, 16/3/2020 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatasi operasional MRT, LRT, dan transportasi publik lainnya dinilai “tidak tepat” lantaran berdampak pada kegiatan ekonomi warga, khususnya yang bekerja di DKI Jakarta.

Terjadinya penumpukan penumpang di berbagai stasiun di Jakarta merupakan “bentuk nyata kepanikan” yang diciptakan oleh seorang Gubernur dengan dalih melindungi agar mencegah penyebaran virus corona atau penyakit Covid-19.

Demikian disampaikan Juru Bicara Komite Rakyat Nasional (Kornas)-Jokowi, M. Agus Safar, kepada media di Jakarta, Senin 16/3.

“Keputusan Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mendahului keputusan Presiden Jokowi merupakan bentuk pembangkangan kepada atasan, seharusnya pengumuman untuk membatasi sebuah kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian sebaiknya berkonsultasi kepada pemerintah pusat,” tegas Safar.

Pihaknya mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar tidak panik, namun tetap waspada seperti yang disampaikan oleh pemerintah pusat.

“Sekarang masyarakat yang berkerja di DKI aktivitasnya untuk bertahan hidup jadi tertahan, dengan adanya pembatasan transportasi umum milik publik,” papar Safar.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menarik keputusannya membatasi transportasi publik, agar masyarakat yang menggantungkan hidupnya bekerja di DKI Jakarta tidak terganggu.

Reporter: Efri
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*