KPTB Desak DPRD Kota Bogor Jelaskan Dasar Penyerahan Aset Terminal Baranangsiang kepada Pemerintah Pusat

Terminal Baranangsiang, Kota Bogor (dok. KM)
Terminal Baranangsiang, Kota Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Masyarakat Kota Bogor yang tergabung dalam Komunitas Pengurus Terminal Baranangsiang (KPTB) mempertanyakan regulasi penyerahan aset daerah Terminal Baranangsiang Kota Bogor kepada Pemerintah Pusat.

“Masalah Terminal Baranangsiang sejak tahun 2011 yang tidak pernah terselesaikan, kami (KPTB) sebagai stakeholder dan bagian masyarakat yang ada di Terminal Baranangsiang mempertanyakan bagaimana regulasi penyerahan aset daerah tersebut kepada pemerintah pusat,” ungkap Ketua KPTB Tedy Irawan saat menjumpai Ketua DPRD Kota Bogor, Jumat 8/11.

“Adanya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana terminal tipe A dikelola oleh Pemerintah Pusat,” tambah Tedy.

Tedy menuturkan, sebagai masyarakat pihaknya masih mempertanyakan bagaimana sistem regulasi yang dilalui dalam penyerahan aset daerah ini kepada pusat.

“Jadi apakah ada pembahasan di DPRD Kota Bogor terkait dengan penyerahan aset tersebut,” tutur Tedy.

Senada disampaikan Humas KPTB Ponidi. “Masih ada tanda tanya bagi kami, bagaimana sistem regulasi penyerahan aset Terminal Baranangsiang. Jika mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014, aset yang diserahkan ke pemerintah pusat seharusnya tidak ada permasalahan didalamnya.”

“Tapi kondisinya aset daerah Terminal Baranangsiang diserahkan dengan segala macam permasalahannya, baik dengan masyarakat dan juga pihak ketiga,” terang Ponidi.

Jadi, lanjut Ponidi, sekarang ini Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sudah mengelola Terminal Baranangsiang Kota Bogor. Tapi masih ada keraguan, apakah serah terima ini sudah sesuai regulasi atau sesuai aturan undang-undang yang ada.

“Apakah sudah ada laporan di DPRD soal aset daerah ini, karena jelas disini adanya penyusutan aset daerah, dan apakah sudah adanya pembahasan yang jelas dalam serah terima aset daerah tersebut,” tegas Ponidi.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Tristanto mengatakan, dalam penyerahan aset daerah ke pusat maupun ke yang lainnya, seharusnya ada persetujuan ataupun tanda tangan dari DPRD.

“Ini merupakan pemindahan akun aset pemerintah daerah, seharusnya ada persetujuan dan tanda tangan dari DPRD,” ungkap Atang.

“Dalam permasalahan Terminal Baranangsiang Kota Bogor, saya masih belum memahami secara jelas, karena baru menjabat pada periode sekarang ini,” kata Atang.

“Tapi dengan adanya masukan dari KPTB ini akan cek semua terkait Terminal Baranangsiang Kota Bogor,” tutur Atang.

Lebih lanjut Atang mengatakan, dirinya masih perlu waktu untuk mendalami permasalahan Terminal Baranangsiang, serta perlu juga untuk berkoordinasi dengan wakil pimpinan DPRD lainnya. “Agar bisa satu frekuensi dan secara gerakan politiknya lebih kuat dalam permasalahan tersebut,” pungkas Atang.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*