Gabungan Lembaga Hukum Kembali Gelar Diklat Nasional Advokat dan Paralegal

(dok. KM)
(dok. KM)

BOGOR (KM) – Yayasan Lembakum Indonesia dengan Lembaga Bantuan Hukum Nasional, Lembakum Padjajaran serta Lembakum Anak Negeri menggelar pendidikan dan pelatihan nasional bagi advokat dan paralegal pada 8-10 November 2019 di kawasan Tajur, Kota Bogor.

Dalam diklat tersebut, peserta dilatih dan dididik menjadi advokat atau paralegal agar memiliki pengetahuan dan wawasan lebih tentang ilmu hukum di bidang advokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya, sekaligus meningkatkan kualifikasi advokat dan paralegal dalam memberikan bantuan hukum berupa kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, serta dibekali kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum.

Dalam kegiatan tersebut, dijelaskan bahwa istilah “paralegal” itu sendiri ditujukan kepada seseorang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan di bidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan.

Paralegal ini bisa bekerja sendiri di dalam komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum atau firma hukum. Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering juga disebut dengan asisten hukum. Dalam praktek sehari-hari, peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.

Dalam UU Perbantuan Hukum nomor 16 tahun 2011, ditegaskan bahwa pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekruitmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Melalui UU ini maka paralegal telah memperoleh legitimasi hukum sehingga eksistensinya diakui aparat penegak hukum dan institusi terkait lainnya sebagaimana yang juga dituangkan dalam Permenkumham No. 1 tahun 2018 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 17 Januari 2018 dan diundangkan dalam berita Negara RI tahun 2018 No. 182 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana pada tanggal 26 Januari 2018 di Jakarta.

“Alhamdulillah aaya sangat antusias mengikuti acara diklat ini, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa membantu banyak orang,” ujar Budi Jaya, salah seorang peserta diklat asal Kota Depok kepada kupasmerdeka.com kemarin 10/11.

Para pemateri yang mengisi diklat tersebut merupakan figur-figur yang dianggap berkaliber di bidang hukum, seperti Firman Adi Candra, Edy M Lubis, Bambang Widiyantoro, Urbanisasi, Willy Restanzil, Fidrayank, Endang Samsul Arifin, Idham Qrida, Ridho Akbar, Direktur Lembakum Indonesia, Kapimkorpus Lembaton YLI, dan Ketua Umum Lembaga Terintegrasi. Turut hadir juga Pembina Prof. Dadan Mardiyana Adrian.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*