FORMAP Tanjungbalai Surati KPK, Minta Ungkap Kasus Korupsi yang Libatkan Wali Kota

Ridho Damanik, Ketua Forum Mahasiswa dan Pelajar Tanjungbalai (dok. KM)
Ridho Damanik, Ketua Forum Mahasiswa dan Pelajar Tanjungbalai (dok. KM)

TANJUNGBALAI (KM) – Ketua Forum Mahasiswa dan Pelajar (FORMAP) Tanjungbalai Ridho Damanik mengaku akan mengirimkan surat kepada pimpinan KPK terkait isu pemeriksaan Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial beberapa waktu yang lalu.

Menurut kabar yang beredar luas di tengah masyarakat, beberapa waktu yang lalu sejumlah orang yang terdiri dari unsur pegawai negeri Pemerintahan Kota Tanjungbalai dan beberapa orang lainnya diperiksa oleh KPK. Namun, benar tidaknya berita ini belum mendapat kejelasan sebab informasi ini seakan ditutup rapat oleh pihak Pemko Tanjungbalai.

“Belum jelas terkait apa Wali Kota Tanjungbalai diperiksa,” ujar Ridho. “Namun ada isu yang mengatakan terkait dugaan gratifikasi mutasi di lingkungan Pemko Tanjungbalai yang diduga Wali Kota terlibat di dalamnya,” katanya.

“Sekaitan dengan hal inilah, kami Formap Tanjungbalai akan mengirimkan surat resmi kepada pimpinan KPK di Jakarta, kami berharap nantinya mendapat jawaban atau klarifikasi langsung dari pimpinan KPK agar tidak mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat,” lanjut Ridho.

Sembari mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada pimpinan KPK, pihaknya juga akan mengirimkan sejumlah dokumen terkait pembangunan rumah sakit tipe C dari tahun anggaran 2016. “Kuat keyakinan kami juga ada dugaan keterlibatan Wali Kota Tanjungbalai dalam proses pembangunan proyek rumah sakit itu. Yang mana pada waktu itu Wali Kota Tanjungbalai saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Tanjungbalai,” jelasnya.

“Ya, sementara ini kami kirimkan melalui pos dan email saja dulu, namun dalam waktu dekat akan kita antarkan langsung berkas laporannya ke KPK di Jakarta,” terang Ridho lagi.

Sebelumnya, dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe C tahun 2016 lalu, 2 orang telah dipidana dengan tuduhan korupsi dan kini telah menjalani hukuman penjara, yaitu seorang kontraktor proyek tersebut dan satu orang kepala dinas.

Namun berdasarkan pengakuan dari kontraktor proyek tersebut, proyek itu didapatkan dari seorang berinisial “MS” yang merupakan Ketua DPRD Tanjungbalai pada saat itu. Proyek itu disebut-sebut sebagai “voucher” ketua DPRD.

“Sebagai bukti, kontraktor tersebut memperlihatkan bukti transfer dengan nomor rekening tujuan diduga milik MS. Selain itu, bukti juga didukung adanya permintaan sejumlah uang kepada kontraktor melalui layanan pesan singkat (SMS) yang masuk ke nomor handphone milik kontraktor. Dan jika diteliti, nomor telefon pengirim SMS tersebut sangat identik dengan nomor oknum mantan ketua DPRD tersebut,” lanjut Ridho.

“Maka, kita akan laporkan, selanjutnya kita serahkan kepada KPK untuk melakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Insya Allah pada hari Senin, 25 November 2019 kita akan kirimkan suratnya melalui pos dan juga akan kita kirim melalui surat elektronik (email) resmi milik KPK,” tutup Ridho.

Sementara itu Wali Kota Tanjungbalai belum berhasil dimintai keterangan oleh awak media lantaran kontaknya sudah lama tidak aktif.

Reporter: Eko Setiawan
Editor: HJA

Komentar Facebook