Wamenkeu Tegaskan Penyesuaian Iuran BPJS Merupakan “Pilihan Terakhir”

Diskusi
Diskusi "Tarif Iuran BPJS" di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin 7/10/2019 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menegaskan, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan merupakan pilihan terakhir untuk menjamin layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan dengan baik.

“Sebenarnya, saya sudah bolak balik bicara BPJS Kesehatan. Sudah 150 kali membicarakan BPJS. Dan selama itu, penyesuaian iuran BPJS itu merupakan the last option, pilihan terakhir,” jelas Wamenkeu Mardiasmo dalam acara diskusi media FMB 9 dengan topik “Tarif Iuran BPJS” yang diselenggarakan di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin 7/10.

Selain Wamenkeu, hadir juga dalam kesempatan itu, Kepala Pusat Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes Kalsum Komaryani, Direktur Utama BPJS Fachmi Idris, dan pengamat masalah kesehatan Budi Hidayat

“Agar JKN terus berjalan dengan baik, ada dua pilihan utama yang harus dilakukan. Sementara, masalah iuran adalah pilihan ketiga. Hal itu yang selalu kita tekankan ke BPJS Kesehatan. Hampir tiap kali rapat kita tegaskan hal itu,” kata Wamenkeu.

Dua pilihan utama yang dimaksud adalah; pertama, perbaikan sistem dan manajemen JKN. Kedua, manajemen pengeluaran dalam pelayanan. “Dua hal itu, yang utama yang harus diperhatikan dan perlu diperbaiki. Peserta harus valid, dan mereka benar-benar membayar iuran. Dalam hal pelayanan juga harus tepat, jangan ada fraud,” jelasnya.

Langkah lain untuk pengelolaan JKN kedepan, masih kata Mardiasmo, adalah meningkatkan sinergitas antar lembaga; BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Jasa Raharja, Asabri dan lain-lain. Termasuk juga sinergitas dengan Pemda. “Besok saya rapat, saya akan dorong manajemen BPJS Kesehatan bersinergi dengan Pemda,” ujarnya.

Mardiasmo juga mengingatkan prinsip dasar JKN yaitu yang kaya bantu yang miskin dan yang sehat bantu yang sakit. “Prinsip gotong royong itu yang kita kedepankan,” tegasnya.

Terkait iuran BPJS, Mardiasmo menyampaikan, sebagian besar menjadi beban pemerintah. Penyesuaian iuran lebih diarahkan agar peserta BPJS Kesehatan aktif membayar. Sebagaimana diketahui, banyak peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu orang yang membayar mandiri atau dari sektor informal yang baru mendaftar pada saat sakit (kondisi adverse selection) lalu setelah mendapat layanan kesehatan berhenti membayar iuran.

“Rendahnya tingkat keaktifan peserta PBPU yaitu hanya sekitar 54%, sementara tingkat utilisasi (penggunaan asuransi) sangat tinggi. Ini yang membuat keuangan BPJS Kesehatan bleeding. Ini yang harus diperbaiki,” lanjutnya.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*