Warga Desa Baturusa Merawang Tuding Pembelian Tanah Rawa untuk Lapangan Sepakbola Sarat KKN

lahan rawa di Desa Baturusa, yang direncanakan untuk dibuat lapangan sepakbola (dok. KM)

BANGKA (KM) – Warga Desa Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, mempertanyakan pembelian lahan untuk lapangan sepak bola dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD), yang dituding “sarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)”.

Beberapa tokoh agama Desa Baturusa ketika ditemui KM pada Selasa 29/7 mengaku tidak pernah diajak musyawarah untuk pembelian lahan tersebut.

“Sangat disesalkan pemerintah Desa Baturusa sudah membeli lahan untuk lapangan sepak bola. Kami juga tidak tahu persis bahwa Desa Baturusa sudah membeli lahan, kapan dan berapa harganya dan itu tanah siapa karena kita tidak pernah diajak musyawarah desa pak,” ungkap Junaidi, salah satu tokoh agama setempat.

“Kami baru dengar kalau pihak Desa Baturusa membeli lahan di daerah rawa sungai di kawasan Punggur Lingkar Timur ujung perkuburan Desa Baturusa. Kalau daerah tersebut tidak cocok [untuk lapangan sepak bola], daerah rawa yang saat bulan 12 pasang besar, banjir dan perlu dana besar untuk pengurukan,” jelasnya.

“Idealnya, apabila mau membeli lahan atau yang menyangkut anggaran desa yang dipergunakan untuk kepentingan harus musyawarah dan perlu kajian-kajian cocok apa tidak lahan untuk lapangan bola,” tambahnya.

Hal yang sama juga disampaikan salah satu mantan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Baturusa, Agustiar.

“Saya tidak tahu dan tidak pernah diundang atau diajak musyawarah desa. Sempat pernah dengar isu-isu pemerintahan desa beli lahan untuk lapangan bola,” katanya.

Agustiar juga menerangkan rencana serupa sebelumnya pernah disuarakan.

“Kalau zaman saya dulu pernah diwacanakan desa mau bikin GOR mini, zaman almarhum bupati Pak Eko. Itupun kita musyawarah terlebih dahulu setuju atau tidak masyarakat desa Baturusa,” katanya.

“Itu juga lokasi yang strategis, hanya dulu kekurangan ukuran tanah. Jaman almarhum pak Eko minta luasnya 3 hektar, tetapi lahan yang ada tidak cukup, itulah kendalanya zaman saya BPD,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Baturusa Aprianto ketika dikonfirmasi mengatakan, pembelian lahan itu sudah diprogram ketika zaman sekdes sebelumnya.

“Memang sudah lama diprogram, cuma belum sempat dibahas dalam APBDes siang itu. Tiba-tiba paginya saya disodorkan berkas oleh kades.
Makanya master plan anggaran Rp 300 juta itu kita tolak,” pungkasnya.

Reporter: Dedy wahyudy
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*