DPRD Depok Gelar Rapat Paripurna Persetujuan Terhadap Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2020

DEPOK (KM) – DPRD Kota Depok menyetujui rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2019 melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2020 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2019 Antara Pemerintah Kota Depok dengan DPRD Kota Depok dilakukan dalam rapat paripurna pada Jumat 26/7 lalu.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Supariyono mengatakan bahwa rancangan KUA dan PPAS Kota Depok Tahun Anggaran 2020 telah dibahas dalam rangkaian rapat kerja pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, yang diselanggarakan bulan Juli 2019.

Tujuan dari rencana pembangunan yang tertuang dalam KUA Kota Depok TA 2020 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing (daerah), dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

“Perlu diingat bahwa penyusunan KUA dan PPAS merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja RPJMD Kota Depok 2016-2021,” kata Supariyono.

“Sistem tata kelola pemerintahan daerah dan sistem manajemen risiko pemerintahan daerah, belum tampak benang merahnya terkait pencapaian RPJMD, khususnya pada tahun keempat ini untuk menjamin sasaran RPJMD tahun terakhir akan tercapai,” lanjut Supariyono.

“Sementara KUA merupakan perangkat tertinggi dan penting dalam manajemen pemerintahan. Agar melalui PPAS dan kemudian Rancangan APBD dan selanjutnya APBD, untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja,” terangnya lagi.

Supariyono juga mengungkapkan Rancangan KUA dan PPAS tahun keempat RPJMD tersebut membutuhkan langkah-langkah lebih strategis dan terobosan-terobosan inovatif untuk mengejar ketertinggalan. Menurutnya tidak cukup hanya mengandalkan rencana sebagaimana kemampuan biasa tahun-tahun dan semester sebelumnya.

“Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2018 meningkat 3,26% bila dibandingkan dengan tahun 2017. Peningkatan ini rupanya diperoleh dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dan bukan dari Pendapatan Asli Daerah, yang seharusnya menjadi komponen terbesar Pendapatan Daerah,” ungkap politisi PKS ini.

“Oleh karena itulah Pemerintah Kota Depok hendaknya meningkatkan fokus pada peningkatan PAD ini, yang didominasi oleh Pendapatan Pajak Daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga ditekankan pada tahun anggaran 2020, rencana Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.914.676.544.900, yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.256.555.614.491, dana perimbangan sebesar Rp 1.036.073.143.000, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 622.047.787.409.

“Merujuk pada RKPD 2020, maka target pendapatan tersebut secara nominal telah selaras dengan RKPD 2020. Analisis terhadap kebijakan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian program, kegiatan, dengan pagu anggaran yang dinyatakan dalam Rancangan PPAS 2020,” jelasnya.

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna dalam kesempatan tersebut menyatakan apresiasiasinya atas penyelenggaraan Rapat Paripurna tersebut. Menurutnya, rapat yang berjalan kondusif, menunjukan pekerjaan Pemerintah yang baik. Pihaknya mengaku akan bekerja lebih baik demi terciptanya Kota Depok yang “Unggul, Nyaman, dan Religius”.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA