Korupsi Pengadaan KJA Lepas Pantai di Sabang Rugikan Negara Ratusan Miliar, KPK Diminta Berani Periksa Menteri Susi

Penyidik Kejati Aceh menyita salah satu barang bukti dugaan kasus korupsi proyek keramba jaring apung (KJA) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun 2017 di Sabang, Kamis (4/7/2019). (Dok. Kejati Aceh) 
Penyidik Kejati Aceh menyita salah satu barang bukti dugaan kasus korupsi proyek keramba jaring apung (KJA) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun 2017 di Sabang, Kamis (4/7/2019). (Dok. Kejati Aceh) 

BANDA ACEH (KM) – Kasus korupsi pengadaan keramba jaring apung di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memasuki babak baru. Sebelumnya, proyek yang menghabiskan anggaran negara ratusan miliar itu sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Sebelumnya, Kejati Aceh sudah melakukan pemeriksaan terhadap mantan direktur utama (Dirut) PT. Perikanan Nusantara (Perinus), Dendi Anggi Gumilang, Ridwan Zachrie, mantan direktur keuangan Rommy, dan juga ketua Tim Pelaksana Proyek KJA, Gufron Albayroni, serta pihak dari perusahaan Norwegia Aqua Optima AS Trondheim ikut diperiksa oleh Kejati Aceh, dalam kasus dugaan korupsi pada pengerjaan keramba jaring apung (KJA) lepas pantai di Sabang.

Menyikapi hal tersebut, ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik (LEMKASPA) Samsul Bahri meminta kasus yang telah merugikan negara itu diusut sampai tuntas dan tidak ditutup-tutupi kepada publik.

“Kasus korupsi yang ada di lingkungan KKP harus diusut tuntas, kasus korupsi tersebut diduga kuat melibatkan beberapa pihak, ini dilakukan secara terstruktur. Adanya indikasi perilaku korupsi secara terstruktur dalam kasus yang merugikan negara mencapai ratusan miliar rupiah lebih tersebut,” ungkap Samsul kepada awak media, Jumat 5/7.

Menurut Samsul, dalam kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus berani memeriksa Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

“Ya Susi Pudjiastuti sebagai pejabat tertinggi di lingkungan Kementerian, harus bertanggung jawab penuh akibat dari kegagalan proyek KJA yang dipasang di 3 lokasi, salah satu adalah di Sabang,” katanya.

“KPK sebagai lembaga yang telah diberikan amanah oleh Undang-undang harus bertindak dan mengungkapkan kasus ini sampai tuntas, pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan juga harus d proses secara hukum. Supaya kedepan tidak terjadi praktek-praktek korupsi yang jelas-jelas sangat merugikan negara,” tambah Samsul.

Masih kata Samsul, proyek KJA offshore tersebut merupakan salah satu proyek yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017 untuk meningkatkan produksi budidaya lepas pantai yang dipasang di 3 lokasi yang berbeda.

“Pemenang tender dikerjakan langsung oleh salah satu perusahan dari Norwegia dengan total anggaran keseluruhan mencapai Rp131 miliar lebih,” pungkasnya.

Reporter: arrahimudin/Red
Editor: HJA

Komentar Facebook

1 Comment

  1. Gambarnya ngaco tuuh. Masa membahas KJA Norwegia yang dicantumkan malah KJA buatan dalam negeri. Kasihan dong produsen dalam negerinya

Leave a comment

Your email address will not be published.


*