KUPAS KOLOM: Surat Terbuka PMKRI Cabang Bogor Santo Joseph a Cupertino Untuk Pemerintahan Jokowi/JK dalam Menanggapi Isu Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia

PMKRI Cabang Bogor Santo Joseph a Cupertino (dok. KM)
PMKRI Cabang Bogor Santo Joseph a Cupertino (dok. KM)

PMKRI Cabang Bogor dalam hal ini telah melakukan diskusi dan renungan yang dalam secara internal di Bogor, Selasa, (30/4/2019).

Kami bagian dari rakyat Indonesia merasa perlu memberikan sumbangsih pemikiran berupa kritik dan saran atas isu nasional yang sedang hangat berkembang di kalangan masyarakat luas yakni pemindahan Ibu Kota Negara.

Melalui pernyataan yang keluar dari Istana Kepresidenan, Jakarta
Pusat, Senin, 29 April 2019 itu sangat mengagetkan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis, diskusi, dan perenungan, kami menemukan beberapa kejanggalan yaitu:

1. Kami berpendapat bahwa momennya kurang tepat, karena masyarakat Indonesia masih dalam masa tenang sembari menunggu hasil resmi rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

2. Ada indikasi bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara yang dikeluarkan ini sangat
tergesa-gesa dan upaya untuk mengalihkan isu.

3. Saat ini masyarakat masih dalam masa berkabung atas peristiwa yang menimpa beberapa korban yang meninggal dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 304 orang, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang meninggal dunia
setelah bertugas berjumlah 72 orang, aparatur negara dalam hal ini Polri yang wafat berjumlah 22 orang (Sumber: CNN Indonesia) dan ditambah lagi beberapa petugas KPPS
yang mengalami keguguran dan kelelahan akibat pemilu serentak.

4. Pertimbangan soal keamanan dan ketertiban di atas asas demokrasi sehingga pemerintah perlu menjaga stabilitas dan tidak perlu menciptakan potensi-potensi perpecahan, kerusuhan, dan ketidakamanan secara sosial politik dan psikologi masyarakat.

Berdasarkan point-point di atas, maka kami PMKRI Cabang Bogor St. Joseph a Cupertino, secara tegas dengan pemikiran yang terbuka serta dilandasi oleh semangat kemahasiswaan. Kami menghimbau kepada pemerintah pusat selaku penerima mandat dari rakyat Indonesia, jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang kami sampaikan diatas.

Kami sebagai warga Indonesia berkewajiban untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial dan persaudaraan sejati.

Hormat kami rakyat Indonesia yang tinggal di tepian Istana Bogor.

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*