Komite I DPD RI Kecam Pernyataan Hendropriyono yang Sebut “Keturunan Arab Sebagai Provokator”

Wakil Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi menyampaikan pernyataan tersebut di depan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Kepala BIN RI di Jakarta, Selasa 7/5/2019
Wakil Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi menyampaikan pernyataan tersebut di depan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Kepala BIN RI di Jakarta, Selasa 7/5/2019

JAKARTA (KM) – Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengecam pernyataan mantan kepala BIN, AM Hendropriyono soal WNI keturunan Arab agar jangan menjadi provokator. Menurut Fachrul, sebagai tokoh nasional, ia seharusnya menjadi panutan, dan semua pihak harus saling menghargai atas perbedaan.

Hal tersebut disampaikan Fachrul di depan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN di Jakarta, Selasa 7/5.

“Ada yang mengatakan bahwa akan terjadi kerusuhan dari aktor keturunan Arab, ini menurut saya kacau paradigma berpikirnya,” tegas senator asal Aceh itu.

Fachrul Razi mengatakan bahwa keturunan Arab memiliki peran yang besar terhadap bangsa ini. “Mungkin kita semua keturunan ulama, saya juga keturunan ulama, dan mayoritas ulama masih memiliki keturunan Arab, jadi saya pikir pernyataan tersebut kontra produktif dengan semangat demokrasi,” tegasnya.

Advertisement

Fachrul Razi menekankan bahwa Pemilu sebagai instrumen demokrasi haruslah memperkuat integrasi bangsa. “Bahwa pemilu merupakan intrumen demokrasi yang pada akhirnya memperkuat pembangunan politik dan konsolidasi demokrasi, bukan menciptakan disintegrasi,” tegasnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Senator Fachrul Razi meminta Pemerintah memperhatikan secara khusus kepada 554 petugas yang meninggal dunia dan 3.788 yang sakit menyusul Pemilu serentak pada 17 April lalu dengan memberikan santunan dan jaminan kematian terhadap korban.

Fachrul juga menyayangkan pelaksanaan Pemilu serentak menurutnya masih mengalami “kecurangan secara masif, sistematis dan terstruktur”. Ia pun meminta dilakukan evaluasi dan revisi terhadap UU Pemilu serentak yang dinilai tidak efisien. “Kita perlu evaluasi UU Pemilu yang memiliki kelemahan sehingga Pemilu harus melahirkan demokrasi yang substatif, bukan prosedural saja,” tegasnya.

Reporter: Marsono
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: