Kisruh Lahan PTPN I Aceh, KJPP Dinilai Tidak Netral Dalam Memberikan Estimasi Penilaian

Direktur Eksekutif Aceh Legal Consul (ALC) Muslim A Gani, SH (dok. KM)
Direktur Eksekutif Aceh Legal Consul (ALC) Muslim A Gani, SH (dok. KM)

LANGSA (KM) – Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dituding tidak netral dalam memberikan estimasi penilaian terhadap objek lahan PTPN I Aceh yang saat ini sedang dalam polemik. Hal ini telah menjadi pertanyaan sekaligus kekhawatiran sebagian masyarakat Kota Langsa terhadap kinerja KJPP.

Keterlibatan beberapa elemen masyarakat, termasuk ormas, dalam kasus itu juga semakin menambah keingintahuan publik untuk mengkaji kembali hasil kajian penilaian KJPP.

Direktur Eksekutif Aceh Legal Consul (ALC) Muslim A Gani mengatakan bahwa pihaknya melihat estimasi KJPP sebelumnya untuk objek sejumlah lahan di Gampong KAPA yang dibeli pemerintah Kota Langsa beberapa waktu lalu “sangat tinggi dan sangat tidak sesuai dengan fakta riil di lapangan”.

“Sehingga dalam penanganan kasus KAPA menjadi tidak jelas. Sementara, dalam perkara objek lahan yang akan dibebaskan PTPN I Aceh yang sekarang telah dikuasai oleh Pemko Langsa, kajian estimasi penilaian KJPP justru sangat rendah,” terang Muslim saat ditemui KM Minggu 12/5.

“Sampai disini kami melihat kinerja KJPP terindikasi tidak netral dan cenderung menyimpang, sehingga patut dipertanyakan kredibilitasnya,” lanjut Muslim.

Dalam konteks ini, lanjut Muslim, masyarakat Kota Langsa “harus mengetahui” dasar dan pertimbangan KJPP dalam membuat estimasi penilaian harga dengan perbandingan kedua lahan tanah itu.

“Silahkan KJPP membuka hasilnya secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, Muslim menegaskan pihaknya “sangat mendukung” Pemko Langsa untuk memanfaatkan lahan PTPN I Aceh yang masuk dalam RTRW Kota Langsa, namun ada mekanisme yang harus diselesaikan oleh pihak PTPN I dan tidak boleh serta merta, mengingat lahan tersebut adalah lahan produktif.

“Pelepasan aset bukan kewenangan direksi untuk memutuskan. Dia (direksi) bukan decision maker. Jadi, Pemko Langsa juga harus menghormati wilayah hukum perusaan,” ungkap Muslim.

Sementara itu PTPN I Aceh juga diminta agar lebih koperaktif supaya tidak terjadi gejolak terkait dengan pembebasan lahan dimaksud. Bahkan, PTPN III (Persero) selaku perusahaan holding perkebunan dan pemegang saham mayoritas diminta untuk meninjau kembali kedudukan direksi PTPN I Aceh sekarang ini.

Jajaran direksi PTPN I Aceh dinilai Muslim tidak kooperatif dan mengabaikan kearifan lokal Aceh. Selain itu, PTPN I yang memiliki banyak masalah, tapi jajaran direksi saat ini tidak mampu menyelesaikannya, baik maslaah internal perusahaan maupun sebagai mitra kerja pemerintah.

“Kalau ditanya pada saya, maka sudah selayaknya jajaran Direksi PTPN I Aceh untuk diganti,” ujarnya.

Adapun Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakan badan usaha yang mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya.

Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.01/2008 Tentang Jasa Penilai Publik atau Penilai Eksternal sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan di bidang kekayaan Negara dan Lelang.

Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.

Reporter: Muddin
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*