Anggap Arah Bangsa Indonesia “Tidak Jelas”, Aliansi BEM PTM Se-Indonesia Geruduk Istana Negara

(dok. KM)
(dok. KM)

JAKARTA (KM) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BEM PTM) se-Indonesia turun aksi pada hari Selasa 21/5. Aksi Mahasiswa tersebut dilakukan sebagai momentum “bulan kebangkitan nasional”.

“Kami memandang Mei adalah bulan kebangkitan nasional, diawali tanggal 20 Mei. Bulan yang menjadi sejarah penting perubahan peradaban bangsa Indonesia. Bulan yang menjadi embrio gerakan ke arah perbaikan. Namun, kami menilai setelah 111 tahun hari kebangkitan nasional, saat ini bangsa Indonesia semakin terlihat ketidakjelasan. Ekonomi tidak terarah, pendidikan tidak merata, dan kasus-kasus kemanusiaan semakin marak,” ungkap Sekjen BEM PTMI, Arif Rahman Hakim.

Lebih lanjut Arif mengatakan jika saat ini Indonesia sedang dalam keadaan terpuruk. “Maka kami katakan bangkitlah! Dengan itu, kami BEM PTM Se-Indonesia menggelar aksi di Istana Negara untuk menjadi awal bagi gerakan-gerakan yang lebih masif di daerah se-Indonesia,” jelas Arif kepada KM kemarin 22/5.

Dikatakan pula jika aksi tersebut merupakan aksi serentak di seluruh daerah se Indonesia yang digelar pada tanggal 21-31 Mei 2019.

Advertisement

Koordinator aksi, Iksan Awaludin, dalam kesempatan yang sama juga mengatakan jika bulan Mei merupakan bulan perjuangan kebangkitan bangsa dimana pada tanggal 21 Mei adalah hari kebangkitan nasional yang ke-111.

“Namun saya katakan kalau pada tanggal 21 Mei saat ini adalah hari memperingati kesakitan nasional yang dimana hari ini negara kita sedang tidak baik-baik dan belum saja berdaulat secara ekonomi, pendidikan dan politik,” terang Iksan.

Iksan pun mengungkapkan beberapa tuntutan yang dilayangkan dalam aksi tersebut, yaitu:
1. Menuntut Pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM yang belum selesai.
2. Mendesak Komnas HAM untuk mengusut tuntas kematian petugas KPPS pada Pemilu 2019.
3. Mendesak Pemerintah untuk mengurangi hutang negara yang dimana hari ini sudah mencapai 5.542 triliun.
4. Menuntut Pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru honorer.
5. Menuntut Pemerintah untuk melakukan pemerataan dalam hal proses, sistem serta kualitas pendidikan yang merata di wilayah seluruh indonesia (sesuai UUD 1946 pasal 31 ayat 1) serta menindak tegas bentuk upaya komersialisasi dalam dunia pendidikan.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: