KUPAS KOLOM: 400 Ribu Amplop Duit Serangan Fajar

Jacob Ereste

Oleh Jacob Ereste
Pemerhati Politik

Sungguh, betapa dakhsyatnya jumlah duit yang mau dibagikan pada serangan fajar untuk menyongsong 17 April 2019 itu jika untuk dapat memastikan kemenangan pemilihan calon Presiden atau calon legislatif di Indonesia yang terlanjut bernafsu menjabat untuk periode 2019-2024.

Amplop berlogo jempol sebanyak itu menunjukkan kualitas pemilihan umum kita memang baru segitu kualitasnya belum bisa dijamin dilakukan dengan jujur dan adil. Apalagi bila pengusutannya kelak tidak tuntas dibongkar, siapa saja yang terlibat dalam skenario busuk itu.

400 ribu amplop itu jika diisi duit yang mau bagikan itu masing-masing bernilai 100 ribu rupiah artinya nilai uang yang bakal bertebaran itu minimal 40 milyar rupiah. Jika nilai segede itu saja hanya untuk meloloskan diri menjadi anggota legislatif di tingkat pusat, itu jelas sudah sulit bisa dicerna oleh akal sehat. Apalagi bila nilainya lebih gede dari itu.

Yang luput diusut adalah siapa saja yang ada dibalik penabur uang itu. Lalu dari mana saja sumber uang haram itu dikeruk. Agaknya jumlah mereka yang terlibat dalam rencana menabur duit ini pasti tidak sedikit. Bukan saja gundukan amplop itu bisa mencapai satu kontainer yang berkapasitas 12 pit, tapi juga bilangan duitnya sebanyak itu dapat dipastikan berkontainer pula.

Jika biaya untuk Pemilu 2019 ini disediakan dana 25 triliun rupiah, maka bisa segera dibayangkan betapa mahalnya ongkos demokrasi yang harus dibayar, belum lagi untuk ongkos lain yang tidak dapat kita ketahui secara pasti berapa dan dari mana asal sumber uangnya kecuali yang dipungut lewat pajak rakyat. Itu pula sebab dapat segera dimengerti mengapa beragam pemungutan pajak dari rakyat terus dikuyo-kuyo seperti mengejar orang yang punya hutang. Akibatnya memang mulai dari pajak rumah tempat tinggal hingga sawah dan ladang berikut peralatan untuk bekerja kita pun digalakkan pemungutan pajaknya, termasuk cukai rokok yang ditakut-takuti untuk diidap itu, tapi digadang-gadang pula sikap ketaatannya membayar pajak.

25 triliun dana untuk Pemilu serentak tahun 2019 ini setidaknya untuk membiayai 192 juta rakyat yang menjadi peserta memilih. Sangat mungkin jumlah pemilih menjadi berkurang, tapi untuk lebih dapat dipastikan tidaklah mungkin. Jika tidak, maka dapat segera kita pastikan bahwa Pemilu memang curang. Padahal, jumlah tindak kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu sudah terlalu banyak jumlahnya.

Oleh karena itu agar acara pesta demokrasi di Indonesia tidak meninggalkan catatan busuk dan buruk, semua perilaku culas itu harus diusut dan diproses secara hukum. Bila tidak, semua keburukan Pemilu tidak cuma akan memberi kesan yang jelek bagi rakyat, tetapi juga dapat ikut mendorong mereka pun untuk melakukan tindak kejahatan serupa, atau bahkan mungkin akan lebih berat dan gawat dari perbuatan yang sudah dilakukan mereka sebelum kejahatan dalam pelaksanaan Pemilu.

Ongkos politik terbilang mahal seakan ikut menyesuaikan dengan hasil perolehan yang mampu didulang dari kiprah politik yang dilakukan nyaris tiada berbatas itu. Sebab tidak sedikit politisi yang baru saja berkiprah sudah bisa membangun istana megah seperti kisah dalam dongeng. Semua orang bisa terpukau heran menyaksikan perubahan hidup seperti terbalik begitu cepat tanpa pernah mampu dipahami bagaimana mungkin semua terjadi dalam kehidupan nyata, sehingga kerajaan baru seakan telah berdiri dengan cara sihiran yang tidak bisa diterima akal sehat.

Sebaliknya ketika keberuntungan belum berpihak, mulai sejak awal Pemilu dimulai, jumlah mereka yang stres pun bermunculan, habis terserang wabah terganas, menyerang semua sendi kehidupan, sehingga sanak dan keluarganya pun menuai dera dan deritanya pula. Bahkan tetangga sekitarnya acap ilut jadi sasaran juga. Sejumlah rumah sakitpun telah siaga untuk menampung mereka yang konslet jiwanya.

Jadi sungguh biaya politik itu memang mahal. Nilai harganya harus ditebus bukan hanya dalam bentuk uang belaka, tapi juga reputasi dan harga diri serta karier hingga tata pergaulan hidup di masa depan. Jumlah mereka yang telah usai mempertaruhkan semuanya itu sangat banyak setelah berakhir di penjara. Kalau pun ada diantaranya yang masih tambeng juga ingin tampil, toh riwayatnya telah tamat. Tidak lagi ada trust yang bisa diperoleh dari masyarakat.

Begitulah nilai politik yang harus ditebus jauh melampaui nilai ekonomi yang mungkin saja sudah mereka dapatkan. Belum lagi nilai sosial dan hukuman adat dari budaya kita. Imbas dari resonansi dari rasa malunya bisa sampai menjadi bagian dari jejak kejam anak serta cucu kita.

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*