KPK Tipikor Tuntut Bawaslu Samarinda Transparan dan Tegas Tangani Kasus Politik Uang

Sekjen LSM KPK Tipikor Kaltim, Hilarius Onesimus Moan Jong (dok. KM)
Sekjen LSM KPK Tipikor Kaltim, Hilarius Onesimus Moan Jong (dok. KM)

SAMARINDA (KM) – Sekjen LSM “Komisi Pengawasan Korupsi Tipikor” (KPK Tipikor) Kaltim, Hilarius Onesimus Moan Jong, mengirimkan surat terbuka kepada Bawaslu Kota Samarinda mengenai kasus politik uang dalam Pemilu 17 April lalu, yang kini masih menjadi sebuah “tanda tanya besar” terkait kelanjutan kasus yang ditangani Bawaslu tersebut.

Dalam surat terbukanya yang dikirimkan kepada kupasmerdeka.com Jumat pagi 26/4, Ones berharap agar Bawaslu bisa lebih transparan terhadap setiap proses pemeriksaan serta tegas dalam mengambil keputusan.

“Surat saya kirim melalui WhatsApp, dan sengaja saya buat terbuka agar masyarakat mengetahui persoalan yang terjadi dan dapat bersama-sama ikut mengawal kasus ini,” kata Ones dalam pesannya.

Berikut surat terbuka dari penggiat anti korupsi itu untuk Bawaslu Samarinda (sebagaimana diterima KM):

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bawaslu Samarinda yang terhormati..

Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik.

Pertama – tama sebagai warga samarinda saya mengucapkan apresiasi yang setinggih – tingginya kepada semua penyelenggara pemilu dikota samarinda yang telah berdedikasi penuh didalam menyukseskan hajatan demokrasi dikota kita ini,sehingga pemilu dapat berjalan dengan aman dan damai.

Bawaslu samarinda yang Terhormat..

Harus diakui bahwa dalam pemilu kali ini masih terlalu banyak pelanggaran pemilu khususnya politik uang, yang dilakukan atas dasar ambisi-ambisi para calon legislatif untuk menang sehingga harus mengorbankan nilai-nilai demokrasi bagi masyarakat.
Menjadi pertanyaan besar dimasyarakat kenapa tindakan yang begitu massif terjadi bisa lepas dari pantauan bawaslu ??

Dari kejadian – kejadian dimasyarakat terkait fenomena politik uang ( vote buying ) ini, setidaknya saya melihat ada empat unsur dalam politik uang yaitu, vote buying atau membeli suara, vote broker atau orang/kelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang/barang, uang atau barang yang akan dipertukarkan dengan suara, serta pemilih dan penyelenggara pemilihan yang menjadi sasaran politik uang.

Bawaslu samarinda yang terhormat..

Sebagai tulang punggung pengawasan pemilu Saya menyakini bahwa tentunya kalian sudah bekerja dengan profesional dan sungguh – sunguh dalam mengawasi jalanya setiap proses pemilu dan itu dapat dibuktikan dengan keberhasilan bawaslu melakukan tangkap tangan terhadap koordinator caleg SZ dengan barang bukti yang cukup banyak berupa uang tunai Rp 33,4 juta, form C6 sebanyak 40 lembar, dan juga surat dukungan.
Saya bangga bahwa prestasi yang kalian berikan ini telah menjadi sebuah angin segar bagi kelangsungan pesta demokrasi di negeri ini dan tentunya dapat mengembalikan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

Advertisement

Bawaslu samarinda yang sangat dibanggakan..

Saya mewakili masyarakat samarinda menunggu ketegasan kalian dalam mengambil keputusan terhadap kasus ini ( kasus SZ ) berilah sanksi yang adil serta berdasarkan aturan yang ada tanpa pandang bulu, Jangan sampai keputusan yang diambil melukai impian saya dan masyarakat samarinda untuk memiliki wakil rakyat yang bersih dan amanah.

Sangat besar harapan masyarakat untuk Bawaslu samarinda dalam menjalankan kewenangannya, sesuai amanat konstitusi, undang – undang Pemilu 7 Tahun 2017 Pasal 284 yang sudah sangat jelas menyebutkan ” dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih pasangan calon tertentu, memilih partai politik peserta Pemilu tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu ” maka dengan Pasal 286 hanya dijatuhkan sanksi administrasi ( dalam hal ini SZ harus di didiskualifikasi, dicoret ) tanpa mengabaikan aspek pidananya sebagaimana perintah Pasal 523 ayat 3 :”bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000″.

Harapan dan tuntutan ini tidak hanya berangkat dari semangat untuk memiliki memiliki wakil rakyat ( legislator ) yang baik dan bersih, tetapi juga demi mencegah tumbuhnya praktek korupsi di DPR sebagai upaya sang legislator untuk memperoleh kembali uang yang dikeluarkan pada saat pemilu, yang pastinya akan sangat menyengsarakan masyarakat. Saya meyakini, Bawaslu samarinda mempunyai semangat yang sama dalam upaya penegakan undang – undang pemilu dan juga dalam mencegah tumbuh dan berkembangnya benih korupsi.

Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih. Mari kita berani mengatakan benar jika itu memang benar, dan salah jika itu memang salah ” dan jangan menjadi pembela penguasa.

Hormat Saya,

Hilarius Onesimus Moan Jong, SH,MH.
SEKJEN KPK TIPIKOR KALTIM

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: