KUPAS KOLOM: Menelaah Sikap Diskriminatif Presiden Jokowi Terhadap Umat Khonghucu dan Memprediksi Fenomena Pilpres 2019

Oleh Kris Tan
Ketua Umum Generasi Muda Khonghucu Indonesia

Tulisan ini dibuat tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi yang mungkin justru tidak tahu menahu persoalan ini akibat kelalaian stafnya ataupun kepentingan politik lainnya yang tidak respek terhadap eksistensi umat Khonghucu Indonesia.

Dr. Najib Burhani dalam ‘Menemani Minoritas’ mengatakan bahwa dunia sedang mengalami krisis keberagaman yang serius. Ada normalisasi intoleransi & sikap diskriminatif pada kalangan minoritas. Apa yang disebut dalam konstitusi sebagai hak-hak yang sama sebagai warganegara, seringkali tidak berlaku penuh untuk minoritas.

Hal ini berlaku dalam konteks umat Khonghucu di Indonesia sejak Jokowi menjadi Presiden di Republik ini. Perhatian pemerintah terhadap hak-hak umat Khonghucu terjadi degradasi kronis semenjak pasca reformasi.

Dalam catatan penulis terjadi penghilangan hak terhadap umat Khonghucu menyoal pembentukan Ditjen Khonghucu di Kementrian Agama. Seperti diketahui bersama, pada jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jelas keluar Perpres No. 135/2014 yang disitu menjelaskan tentang perlu dibentuknya Ditjen Khonghucu. Ironisnya ketika Jokowi memimpin mengeluarkan Perpres No. 83/2015 yang justru menghilangkan pembentukan Ditjen Khonghucu.

Sikap diskriminatif Jokowi semakin menjadi ketika sebagai Presiden belum pernah sekalipun Jokowi hadir dalam acara perayaan Imlek Nasional yang diadakan oleh Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN).

Sungguh ironis apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi amatlah menyakitkan hati pemeluk Khonghucu di Indonesia. Fenomena Pilpres 2019 mungkin menjadi pertimbangan absurd bagi orang di sekeliling Presiden untuk tidak menggubris apa yang menjadi hak pemeluk Khonghucu di Indonesia. Ditambah disinformasi data pemeluk Khonghucu yang dianggap sedikit dan tidak signifikan. BPS hanya mencatat di kisaran jumlah 900.000 orang saja.

Presiden Jokowi lupa bahwa banyak yang secara de facto etnis Tionghoa sesungguhnya bergama Khonghucu namun akibat dari kebijakan Orde Baru dimasa lalu yang hanya mewajibkan warga negara hanya boleh memilih lima agama saja minus Khonghucu, membuat sebagian umat Khonghucu mencatat identitasnya beragama Buddha atau lainnya.

Presiden Jokowi harusnya segera eling dan sadar atas perlakuan ini. Karena bukan tidak mungkin kekecewaan umat Khonghucu terhadap berbagai kebijakannya yang diskriminatif justru akan menjadi blunder untuk dirinya dalam konstelasi Pilpres 2019. Walaupun pemilih Khonghucu tidak memiliki suara signifikan namun ketidakadilan Presiden dalam perhitungan Hongshui menjadi catatan tersendiri bagi gerak Langit dan Bumi untuk terdegradasi menyokong beliau sebagai pribadi.

Presiden harus ingat bahwa ia sebagai pemegang “Mandat Surgawi” sebagai representasi “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”

Dalam teologi Yin Yang seorang pemimpin yang diskriminatif terhadap kaum yang paling “minor” maka Langit dan Bumi tidak akan harmonis mendukungnya. Karena Pemimpin yang baik akan menjadi pelindung yang baik bagi kaum terkecil di komunitasnya. Apalagi harapan dan keinginan kaum terkecil dalam komunitas tersebut tidak akan mengganggu gejolak lainnya dengan dampak yang akan merusak tatanan.

Keinginan umat Khonghucu amat sederhana yaitu Presiden Jokowi bersikap adil dan terbuka kepada mereka tidak lebih dan tidak kurang.

Jika hal ini tidak direspon dan digubris sama sekali oleh Presiden Jokowi sebelum 17 April 2019. Bukan tidak mungkin fenomena Langit dan Bumi akan bergeser dan justru akan mencabut “Mandat Surga” yang diberikan selama ini kepada Presiden Jokowi.

Kelihatan tidak realistis mungkin jika dikaji dengan teori ilmiah? Tapi jangan lupa bahwa ada teori hukum alam yang menyatakan “di dunia ini tiada yang tidak mungkin” apalagi tugas pemimpin yang harusnya diemban oleh Presiden Jokowi justru blunder akibat keteledoran Presiden Jokowi dalam hal ini soal sikapnya sebagai Pemimpin yang tidak peduli sama sekali dalam menjaga hak-hak kecil kaum minoritas Khonghucu.

Pemimpin itu ibarat Kapal, rakyat itu ibarat Air, Air mampu membawa kapal berlayar sampai ketujuan namun air juga mampu menenggelamkan kapal.

Janganlah akibat keteledoran anak buahmu, seluruh bangsa menjadi korban, janganlan karena ketidakpedulianmu nasib sebuah kelompok masyarakat menjadi korban, berbuatlah dalam negaramu, bahagiakanlah seluruh rakyat dan tanah airmu.

Apabila menyadari ada kesalahan, segeralah perbaiki dengan seksama dengan demikian kekeliruan dan kesalahan segera bisa diluruskan.

Confucius berkata, “Pemimpin hendaklah sebagai pemimpin, rakyat hendaklah sebagai rakyat, Jika pemimpin bersalah maka kesalahannya seperti gerhana Matahari, semua orang akan bisa melihatnya.”