HUT Ke-4, LEMTARI Minta Pemerintah Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat

Ketua Umum LEMTARI Suhaili Husein Datuk Mudo bersama pengurus LEMTARI dari Sulawesi (dok. KM)
Ketua Umum LEMTARI Suhaili Husein Datuk Mudo bersama pengurus LEMTARI dari Sulawesi (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI ) merayakan hari ulang tahunnya yang ke-4 di Anjungan Provinsi Riau Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sabtu 2/2 kemarin. Pengurus adat serta pengurus DPW dan DPD yang hadir pada milad Lemtari yang ke-4 ini datang dari 27 provinsi Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut Ketua umum LEMTARI, Suhaili Husein, Sekretaris Jenderal Prof. Deny Sengkey, Ketua Dewan Pembina LEMTARI Letjen TNI (Purn) Nono Sampono, dan Wakil Walikota Jakarta Timur Husein Murad mewakili Gubernur DKI Jakarta.

Suhaili Husein di depan ratusan pengurus dan tamu undangan dalam pidatonya mengatakan bahwa LEMTARI mestinya mendapat “tempat yang tetap” di hati masyarakat Indonesia dan di hati Pemerintah Pusat.

“Sudah lima tahun lalu RUU masyarakat hukum adat mengendap di DPR-RI yang diharapkan menjadi UU, dan pada bulan Februari 2018 lalu, Ketua DPR RI telah menyurati Presiden RI untuk membahasnya,” ujar Suhaili.

Pria bergelar Datuk Mudo ini juga mengatakan jika LEMTARI Pusat telah memberikan penguatan kepada DPR pada 2016 lalu dengan memasukkan kajian ilmiah dukungan terhadap RUU masyarakat hukum adat menjadi UU.

“Keberadaan LEMTARI dan pengurusnya di 27 provinsi ini memberikan waktu kepada pengurus untuk mengadakan penyesuaian afiliasi dan rekonsiliasi personalia dan komposisi antara anggota dan pengurus DPW, DPD yang baru dan sebelumnya,” jelas Suhaili.

Ia juga menghimbau agar masyarakat menghormati para sesepuh dan orang yang lebih tua dalam tatanan adat istiadat.

“Sebagai lembaga tinggi masyarakat adat… hormat kepada sesepuh dan orang yang lebih tua dalam tatanan adat istiadat maupun dalam pendidikan, pengalaman, jabatan dan tua dalam usia,” lanjut Suhaili.

Dalam sambutannya tersebut Ketua Umum LEMTARI juga menambahkan kalau terdapat tiga hukum yang mengatur kehidupan manusia, yaitu hukum agama, hukum adat , dan hukum pemerintah.

“Jadi dalam tiga hal tersebut diatas, itulah yang disebut tali berpilin tiga, Tungku Tiga Sejarangan, yang mengatur kehidupan manusia untuk menuju kebaikan dunia dan akhirat, yang pada hakikatnya, jika kita mentaati tiga hukum tersebut, maka selamatlah hidup kita di dunia dan akhirat,” terang Suhaili.

Lebih lanjut Suhaili Husein juga menjelaskan jika LEMTARI juga akan melakukan koordinasi dengan seluruh pengurus wilayah se-Indonesia untuk mengembalikan marwah Indonesia sebagai negeri yang beradat.

“Kita harus memahami mana budaya dan mana adat, budaya adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang dalam kesehariannya selalu dijalani, sementara adat itu adalah hukum yang mengatur kaumnya cara berkehidupan yang lebih baik, adat adalah moral, etika dan norma hukum,” tuturnya.

Sementara itu Pembina LEMTARI Nono Sampono dalam sambutannya mengharapkan dengan agar selalu terjaga persatuan dan kesatuan.

“Mari kita jaga keutuhan negara ini, sebagai orang beradab dan beradat mari kita junjung tinggi adat istiadat di muka bumi ini,” katanya.

Reporter: Dien Puga
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*