Disdukcapil Kota Bogor Musnahkan 17 Ribu KTP-el Rusak

Pemusnahan KTP-el yang rusak dan tidak berlaku di Balaikota Bogor, Rabu 19/12/2018 (dok. KM)
Pemusnahan KTP-el yang rusak dan tidak berlaku di Balaikota Bogor, Rabu 19/12/2018 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor memusnahkan 16.996 keping Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) invalid atau rusak dan tidak berlaku.

Pemusnahan yang digelar di halaman Balaikota Bogor itu turut dihadiri Muspida Kota Bogor, perwakilan dari Mabes Polri, Dandim 0606 dan Polresta Bogor Kota.

Plt Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Dody Ahdiat mengatakan, 16.996 keping KTP-el yang saat ini dimusnahkan merupakan hasil dari transaksi pelayanan di loket. Sementara proses pemusnahan fisik KTP-el itu dengan cara dibakar.

“Ini berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri No. 470.13/11176/SJ tanggal 13 Desember 2018 tentang Penatausahaan KTP-el invalid atau rusak. Surat tersebut dikeluarkan tanggal 18 Desember kemarin, dan hari ini kita musnahkan bersama di halaman Balaikota,” kata Dody kepada media, Rabu 19/12.

Kata Dody, KTP-el yang dimusnahkan itu hasil cetakan di atas tahun 2013. Sebab, dibawah tahun tersebut “tidak ditemukan sama sekali”.

“Artinya, cetakan massal di tahun 2011 sampai 2013 itu semuanya sudah didistribusikan kepada masyarakat Kota Bogor,” terangnya.

“Untuk selanjutnya, pemusnahan KTP-el invalid akan dilakukan secara harian, ketika transaksi di loket pelayanan kami,” ujar Dody yang saat ini menjabat sebagai Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asperbangkesra) Setda Kota Bogor.

Masih kata Dody, dimusnahkan KTP-el tersebut untuk meyakinkan kepada warga, bahwa Disdukcapil transparan dalam pelaksanaan pengelolaan KTP-el di Kota Bogor.

Sementara Walikota Bogor Bima Arya mengingingkan agar seluruh tahapan Pilpres tahun depan berjalan dengan baik dan tidak ada simpang siur soal data, dan yang memiliki hak dijamin.

“Jadi kita minimalisir semua, Muspida menjaga kebersamaan, tapi faktor administratif juga penting, jadi itu saya kira karena isu KTP ditarik ke politik. Di sini saya tegaskan bahwa kita menjalankan arahan dari pusat untuk menunjukkan profesional kita dalam hal administrasi kependudukan,” pungkasnya.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: