KUPAS KOLOM: Suap Perizinan Meikarta, PT. Lippo Group Harus Dijerat Hukum Pidana Korupsi Korporasi

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (dok. KM)
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (dok. KM)

Oleh Adri Zulpianto
Direktur Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Kebijakan Publik)

Tertangkapnya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK atas kasus suap perizinan pembangunan mega proyek Meikarta di bawah naungan PT. Lippo Group menjadi satu pelajaran penting bagi pengembangan dan pembangunan di daerah-daerah lainnya.

Terjeratnya Neneng melibatkan beberapa nama petinggi yang menjalankan megaproyek pembangunan Meikarta, terutama Billy Sindoro selaku Direktur Operasional PT. Lippo Group. Hal ini harus menjadi acuan bagaimana kemudian proses hukum berjalan tanpa pandang buluberdasarkan tindak pidana korupsi korporasi.
Dalam konsep dasar hukum pidana, kesalahan memiliki dua macam; kesalahan dengan bersikap sengaja melawan hukum; atau kesalahan yang muncul karena lalai/abai terhadap apa yang menjadi kewajiban hukumnya.

Dalam konteks pidana korupsi, sikap abai/lalai terhadap aspek pelanggaran hukum yang berpotensi akan menimbulkan kerugian negara, atau terhadap apa berada di bawah tanggungjawabnya dan fungsi pengawasannya, akan melakukan perbuatan melawan hukum, maka delik kesalahan telah terpenuhi.

Selain itu, secara falsafah hukum, ada kategori abai/lalai atau hilangnya suatu tindakan yang diwajibkan oleh hukum. Ada sikap abai/lalai atau mengambil sikap diam meski dirinya mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah kerugian negara.

Sehingga dalam tipikor, tidak ada yang benar-benar dikatakan lalai sebagaimana dalam delik umum, oleh sebab itu, PT. Lippo Group seharusnya dapat dijerat oleh tindak Pidana Korupsi Korporasi.

Selain itu, tindak pidana korupsi korporasi pun telah tertuang jelas dinyatakan dalam Pasal 20 Ayat 1 dan 2 dalam UU Tindak Pidak Korupsi. Pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Sedangkan pasal 20 ayat 2 menyebutkan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

Oleh karena itu, suap yang dilakukan oleh Billy Sindoro hingga mencapai 13 miliar tersebut sudah sepatutnya tergolong dalam tindak pidak korupsi korporasi yang dapat menjerat seluruh pengurus didalamnya, termasuk para petinggi dalam korporasi tersebut. Karena bagaimanapun, proses OTT KPK di Kabupaten Bekasi terkait perizinan pembangunan mega proyek Meikarta, maka pengembag dan petinggi yang menyelenggarakan proyek pembangunan tersebut dapat terjerat pasal 20 tentang pidana korupsi korporasi.

Karena menurut kami, tidak mungkin pula Billy Sindoro menggelontorkan uang sebesar 13 Miliar atas nama pribadinya untuk melanggengkan proyek pembangunan Meikarta, apabila tanpa sepengetahuan petinggi di dalam korporasi yang menaungi pembangunan mega proyek tersebut.

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*