KUPAS KOLOM: Petinggi Golkar Terlibat Korupsi PLTU Riau, KPK Tidak Perlu Menunggu Untuk Panggil Airlangga

Presiden Joko Widodo bersama Keyua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di Istana Bogor, 24/3/2018 (dok. Setpres)
Presiden Joko Widodo bersama Keyua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di Istana Bogor, 24/3/2018 (dok. Setpres)

Oleh Adri Zulpianto
Koordinator ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran)

Dalam konsep dasar hukum pidana, kesalahan memiliki dua macam: kesalahan dengan bersikap sengaja melawan hukum; atau kesalahan yang muncul karena lalai/abai terhadap apa yang menjadi kewajiban hukumnya.

Dalam konteks pidana korupsi, sikap abai/lalai terhadap aspek pelanggaran hukum yang berpotensi akan menimbulkan kerugian negara, atau terhadap apa berada di bawah tanggungjawabnya dan fungsi pengawasannya, maka delik kesalahan telah terpenuhi.

Selain itu, secara falsafah hukum, ada kategori abai/lalai atau hilangnya suatu tindakan yang diwajibkan oleh hukum. Ada sikap abai/lalai atau mengambil sikap diam meski dirinya mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah kerugian negara.

Sehingga dalam Tipikor, tidak ada yang benar-benar dikatakan lalai sebagaimana dalam delik umum, oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dapat dinyatakan telah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, kami dari ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik bersama dengan Lembaga CBA menilai, setelah Eni Maulani Saragih menyatakan dalam keterangannya di hadapan sidang atas kasus korupsinya, dimana ada keterlibatan Airlangga dalam kasus yang menjeratnya terkait pengadaan PLTU Riau, maka KPK juga harus memanggil Airlangga untuk melakukan penyelidikan terhadap Airlangga yang saat ini menduduki jabatan sebagai Ketum Partai Golkar.

Advertisement

Sebagai elite politisi, Airlangga telah berkomitmen untuk bersama-sama pemerintah melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, tapi ketika rapat bagi-bagi jatah Fee proyek PLTU yang melibatkan partainya dan dinyatakan Eni bertempat di rumahnya, tapi Airlangga justru melakukan sikap diam, tidak langsung melaporkan ke penegak hukum, baik KPK maupun polisi atas dugaan kasus korupsi yang diperankan oleh anggota partainya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan negara.

Selain itu, kami menilai KPK tidak perlu lagi untuk menunggu dan mencari-cari bukti, karena apa yang dinyatakan oleh Eni Maulani Saragih di hadapan hukum, seharusnya dapat menjadi bukti yang dapat dipertnggungjawabkan oleh Eni, karena penyampaian di hadapan sidang merupakan penyampaian yang telah disumpah oleh persidangan.

 

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: