KUPAS KOLOM: Demokrasi, PKI dan HTI

Jubir HTI Ismail Yusanto (tengah) saat konferensi pers Menolak Pembubaran HTI, Selasa 9/5/2017 (dok. KM)

Oleh Hasan J. Almunawar
Pemimpin Umum Redaksi KupasMerdeka.com

Dalam lima tahun terakhir ini, diskursus mengenai organisasi-organisasi “anti Pancasila” kian menyeruak, khususnya terkait ormas HTI yang dituding hendak mengubah ideologi negara dari demokrasi Pancasila menjadi “Khilafah”, yang pada dasarnya tidak jauh berbeda daripada monarki absolut berasaskan sebuah bentuk syariat Islam. Pada tahun 2016, ormas tersebut dibubarkan atas dakwaan upaya mengubah ideologi negara, melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Dari sudut pandang demokrasi yang sejati, langkah pemberangusan sebuah organisasi masyarakat atas dasar pertentangan ideologi sebenarnya merupakan sesuatu yang menggelikan. Sebuah negara yang benar-benar berdemokrasi seharusnya tidak boleh membubarkan atau melarang sebuah organisasi dengan tuduhan perbedaan ideologis, karena demokrasi menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, asalkan tidak melakukan kekerasan atau menganjurkan kekerasan atau kejahatan lainnya. Dalam berdemokrasi, sebuah organisasi hanya boleh dilarang kalau terbukti mensponsori kekerasan, terorisme, kudeta, peredaran narkoba dan tindak kriminal lainnya.

Sebuah organisasi yang hendak mengubah ideologi negara atau bahkan anti-demokrasi sekalipun, selama bergerak dalam koridor ini, yakni menjauhi kekerasan dan tidak menganjurkan atau mensponsori kekerasan dan kejahatan lainnya, sah berdiri atas dasar kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Ideologi negara bukan sesuatu yang begitu sakral dan datang dari Tuhan, apalagi konstitusi. Sejarah dunia memperlihatkan banyak bangsa yang berubah ideologinya, misalnya dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional, seperti di negeri jiran, Malaysia, atau monarki menjadi demokrasi parlementer, seperti di Singapura. Pancasila adalah realita kita sekarang ini di Indonesia, tapi siapa yang berani menjamin bahwa ini tidak akan berubah selamanya? Mungkin silanya bertambah atau berkurang, atau diubah sama sekali? Ini bukan sesuatu yang mustahil, apabila didorong oleh konsensus rakyat, melalui referendum atau MPR, atau bahkan revolusi.

Saya tidak akan mendalami Pancasila atau sejarah Pancasila, baik buruknya dan sebagainya, tetapi tulisan ini hanya membahas tentang hak-hak rakyat dalam negara yang berdemokrasi. Pancasila, sebagai ideologi demokratis (sila keempat), sebenarnya menjamin hak itu, dan hal itu tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3 (“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”). Karena itu, negara tidak boleh melarang organisasi apapun, dan sebenarnya tidak boleh membatasi ideologi organisasi dengan mensyaratkan “harus berasaskan Pancasila”, asalkan tidak secara institusi mengancam keselamatan, keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Kembali kepada pembahasan soal organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ya, ormas itu memang menentang Pancasila dan demokrasi, tetapi sebatas ini mereka sebenarnya masih beroperasi dalam koridor hak-hak yang dijamin oleh Pancasila. Maka alasan pemerintah untuk membubarkan HTI bertentangan dengan prinsip Pancasila.

Lain halnya dengan organisasi teroris seperti Mujahidin Indonesia Timur (MIT) atau JAT, atau sindikat kriminal yang berkedok ormas, yang terbukti melakukan tindakan kriminal, maka atas dasar melindungi keamanan dan keselamatan rakyat, negara wajib bukan saja melarang organisasi yang seperti itu, tapi juga wajib menangkap dan mengadili semua anggotanya, terutama para pimpinannya.

Tindakan pemerintah terhadap ormas HTI memperlihatkan sebuah keraguan dan langkah yang setengah hati, karena izin ormas tersebut dicabut namun tidak ada langkah hukum susulan terhadap para anggotanya. Ini karena sebenarnya pemerintah tidak mempunyai dasar yang kuat untuk membubarkan ormas itu.

Advertisement

Andai saja HTI melalukan aksi terorisme atau kekerasan, maka dengan mudah pemerintah bisa menangkap semua anggota ormas tersebut. Tentunya afiliasi HTI terhadap organisasi Hizbut Tahrir yang dilarang di sejumlah negara karena dituding terlibat dalam aksi terorisme patut ditelusuri, apakah afiliasi tersebut hanya sebatas ideologi atau lebih dari itu, misalnya dalam hal pendanaan terhadap kelompok teroris, penggalangan dukungan terhadap kelompok teroris, atau mengadakan pelatihan dan menyalurkan personil ke “sarang-sarang” teroris di Irak, Suriah, Afghanistan dan sebagainya. Dan apabila terbukti, maka pemerintah wajib bertindak tegas atas dasar pertahanan keamanan, dan bukan atas dasar “ancaman” ideologi. Namun, tampaknya bukti itu tidak ada, karena seandainya ada sedikitpun bukti tersebut, pastilah HTI sudah dibubarkan dan para petingginya dijebloskan dalam penjara sejak lama. Dan pemerintah tidak akan menghadapi resistensi terhadap keputusan yang demikian, tidak seperti saat ini, ketika blunder tersebut dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh oposisi untuk mencap pemerintahan Joko Widodo sebagai “otoriter” dan “anti-Islam”.

Sebagian yang mendukung keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI menyamakan ancaman mereka dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), karena keduanya sama-sama hendak mengubah ideologi negara. Tapi ingat, sebelum tahun 1965, PKI berdiri dan beroperasi bebas di Indonesia sebagai partai politik yang sah, dan mereka memiliki keterwakilan di DPR dan di daerah-daerah. Di era Bung Karno, beliau bahkan merangkul komunis, padahal beliau sendiri lah yang memformulasikan Pancasila. PKI mengakhiri riwayatnya sendiri ketika mereka melancarkan upaya kudeta melalui kekerasan, dan karena upaya tersebutlah organisasi itu menjadi terlarang, sebagian besar anggotanya dibantai oleh pemerintahan Soeharto dan pintu ideologi komunisme pun ditutup dalam Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 untuk mencegah organisasi berhaluan komunis untuk berdiri lagi dengan nama apapun.

Jadi membandingkan HTI dengan PKI itu seperti membandingkan apel dengan jeruk. Mereka sama sekali berbeda. HTI dibubarkan karena menentang Pancasila, sedangkan PKI dibubarkan karena melakukan upaya kudeta. Pembubaran HTI sebenarnya mencederai prinsip demokrasi, sedangkan pembubaran PKI merupakan respon atas tindakan kriminal, setidaknya di mata rezim saat itu. Pada saat bersamaan, pelarangan terhadap faham komunisme juga sebenarnya mencederai prinsip demokrasi, karena membatasi kebebasan berpendapat.

Ini penting untuk diingat karena sebenarnya pembubaran HTI atas dakwaan menentang Pancasila merupakan sebuah preseden buruk. Hari ini HTI, siapa tahu esok organisasi apa lagi yang akan dibubarkan karena dituding menentang Pancasila. Padahal, kebebasan berideologi, sebagai perpanjangan dari kebebasan berpendapat, dijamin oleh konstitusi. Bahkan “Menentang Pancasila” itu sendiri kebebasannya dijamin oleh Pancasila, selama tidak mengancam keamanan dan keselamatan rakyat, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum negara berani menjamin hak-hak ini, maka Indonesia belum bisa mengklaim telah sepenuhnya berdemokrasi. Dalam kata lain, demokrasi Indonesia masih setengah hati.

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*