KUPAS KOLOM: Ayoo KPK, Usut Potensi Kerugian Negara di Kementerian BUMN, Ketenagakerjaan dan Perhubungan

Gedung KPK di Jakarta (stock)
Gedung KPK di Jakarta (stock)

Oleh Uchok Sky Khadafi
Direktur Center for Budget Analysis (CBA)

Pada tahun 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Hanif Dhakiri, ditemukan dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp340.1 juta untuk belanja perjalanan dinas dan pengadaan BBM.

Untuk penyimpangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp106.5 juta. Potensi kerugian negara sebesar Rp.106.5 juta ini disebabkan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Selain itu, ditemukan juga pengadaan Bahan Bakar minyak (BBM) yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp233.6 juta. Potensi kerugian negara ini disebabkan sistem dan prosedur pengadaan BBM tidak tertib atau kacau, dan bukti pertanggungjawaban kegiatan tersebut tidak lengkap.

Dan pada tahun sama, yaitu tahun 2017, di Kementerian BUMN ada dua proyek yang diduga mengalami penyimpangan anggaran. Yang pertama, dua pengadaan proyek alat tulis kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp965.4 juta, dan kedua pengadaan CCTV Gedung Terintegrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.9 miliar.

Dari dua proyek ini selain melakukan pemborosan anggaran, juga ditemukan potensi kerugian negaranya sebesar Rp1 miliar. Dimana potensi kerugian negara untuk pengadaan proyek alat tulis kantor sebesar Rp171.1 juta, dan potensi kerugian negara untuk pengadaan CCTV Gedung Terintegrasi sebesar Rp854.6 juta.

Munculnya potensi kerugian negara disebabkan pihak Kementerian BUMN memilih perusahaan pemenang lelang dari perusahaan yang menawarkan harga yang tinggi dan mahal sehingga menggerus uang pajak rakyat

Kemudian, pada tahun 2018, biro umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan juga ditemukan potensi kerugian sebesar Rp422.1 juta dari proyek perbaikan atap/dek membran Museum Transportasi TMII dengan Harga Prakiraan Sendiri sebesar Rp2 miliar

Modus dari potensi kerugian negara ini adalah dimana pihak Kementerian Perhubungan “bermain” dalam pengadan lelang, yang mana perusahaan pemenang lelang diambil dari perusahaan yang menawarkan harga yang mahal dan tinggi sekali.

Maka dari ketiga kementerian ini, kami dari CBA (Center For Budget Analysis) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut proyek-proyek seperti di tiga kementerian tersebut. Hal ini dilakukan agar tiga kementerian bisa bersih dan dugaan anggaran haram tidak masuk ke pesta demokrasi, atau Pilpres 2019.

Maka untuk itu KPK segera Panggil saja Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhaikiri. Dan dari Kementerian BUMN, panggil saja orang yang bertanggungjawab seperti Imam Apriyanto Putro yang saat ini menjabat sebagai sekretaris Kementerian BUMN, dan juga menjabat wakil komisaris utama Bank Mandiri. Dan Juga memanggil Hambra, deputi Bidang infrastruktur bisnis, yang juga menjabat sebagai Komisaris PT. Semen Indonesia.

Dua orang kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro dan Hambra ini terlalu sibuk jadi komisaris sehingga pekerjaan utama mereka di kementerian BUMN jadi terlupakan sehingga menimbulkan potensi kerugian negara di kementerian BUMN.

Sedangkan di kementerian perhubungan, KPK segera panggil saja Menteri Budi Karya Sumadi. sekaligus beliau harus diperiksa dalam kasus Dirjen Hubla, Antonius Tonny Budiono yang sudah divonis pengadilan.

Jakarta, 24 September 2018

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*