Ratusan Sekolah Rusak Akibat Gempa, KPAI Dorong Pendirian Sekolah Darurat

Kondisi sekolah yang terkena dampak dari gempa bumi yang melanda Lombok, NTB (dok. KM)
Kondisi sekolah yang terkena dampak dari gempa bumi yang melanda Lombok, NTB (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Gempa yang terjadi di Lombok membuat ancaman baru bagi keberlangsungan proses pembelajaran di berbagai sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima beberapa laporan berupa deskripsi singkat sekolah yang kondisi bangunannya terdampak gempa, dimana ruang-ruang kelas mengalami keretakan hingga pondasi sehingga berpotensi runtuh dan membahayakan anak-anak jika kelas-kelas tersebut dipergunakan untuk proses pembelajaran.

“Anak-anak korban gempa harus terpenuhi haknya atas pendidikan dengan tidak mengacu pada batas penetapan situasi darurat yang akan berakhir pada 11 Agustus 2018. Kebutuhan dasar anak seperti kebutuhan sandang-pangan-papan, kesehatan dan pendidikan harus dipenuhi oleh Pemerintah karena proses rehab dan rekonstruksi membutuhkan waktu sangat lama,” ungkap komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan persnya, Sabtu (11/8)

KPAI menerima laporan dari SGI (Serikat Guru Indonesia) Mataram yang merupakan anggota FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia) terkait kondisi beberapa sekolah di Mataram yang terdampak gempa. Dalam rilis yang diterima KM, terdafar kondisi sejumlah sekolah, di antaranya:

(1) Kondisi SMPN 12 Mataram yang mayoritas kondisi ruang kelasnya sangat tidak aman untuk kegiatan pembelajaran. Ada 9 ruang kelas yang temboknya pecah dan bahkan sudah bergeser, dan 2 ruangan kelas yang plafonnya berpotensi jebol/runtuh. Sementara di ruang kelas lainnya plafonnya sudah berjatuhan, sehingga jika diguncang gempa lagi sangat berpotensi membahayakan peserta didik, karena peserta didik yang belajar di ruangan kelas tersebut rawan tertimpa reruntuhan genteng dari atap sekolah. Kerusakan juga terjadi di ruang guru, ruang labotarium, ruang wakasek, ruang kepsek, ruang perpustakaan dan mushalla.

(2) SDN 1 Obel-obel kecamatan Sambelia, Lombok Timur, kondisinya rusak berat sekitar 80% dari bangunan, dimana 10 ruang kelas retak-retak temboknya, ruang guru dan ruang kepsek dalam keadaan rusak. Sekolah sudah diliburkan sejak 29 Juli 2018, dan sejak diliburkan, gempa susulan terus terjadi sehingga genteng-genteng sekolah jatuh dan menjebol plafon dan enternit kelas. Seluruh pagar sekolah ambruk. Kursi meja di dalam kelas yang masih bagus kondisinya dikeluarkan untuk diletakkan di posko pengungsian.

(3) Kondisi SMAN 1 Gunung Sari, Lombok Barat, termasuk beruntung karena hanya mengalami kerusakan ringan, yaitu beberapa genteng jatuh dan menimpa plafon hingga pecah. Selain itu, hanya 1 tiang teras (selasar kelas) yang miring.

(4) SMPN 20 Mataram, Jl. Lalu Mesir Kec. Sandubaya, Mataram. Kondisinya 7 ruangan belajar rusak. Anak-anak terancam keselamatan maupun kenyamanan belajarnya di dalam ruangan maupun waktu istirahatnya di luar ruangan di lingkungan sekolah karena temboknya retak-retak meluas dan plafonnya berjatuhan. Selain itu, kerusakan juga terjadi di ruang guru, ruang labotarium IPA, ruang perpustakaan, dan ruang penjaga sekolah.

“Jika di kota Mataram saja kerusakan-kerusakan di sekolah terbilang sedang sampai berat, bagaimana kondisi gedung-gedung sekolah di Lombok Timur dan Lombok Utara yang lebih dekat dengan pusat gempa?” sambung Retno.

Berdasarkan data BNPB, ada 468 sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa Lombok. Terkait dengan banyaknya bangunan sekolah terdampak gempa, pihak KPAI pun mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penilaian kelayakan bangunan sekolah. “Baik orang tua, apalagi anak-anak sekolah takut keluar rumah serta mendekati bangunan yang terkena dampak gempa. Penilaian kelayakan bangunan sekolah sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan darurat bagi anak-anak korban gempa. Pemetaan dan Penilaian kelayakan bagunan juga nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan rehab-rekonstruksi pasca gempa,” jelas Retno.

“Dinas Pendidikan dapat mengerahkan para kepala sekolah, pengawas, guru, dan pegawai agar dapat bekerjasama untuk melakukan update data kerusakan sekolahnya masing-masing, seperti jumlah ruang yang layak pakai, kursi meja kelas yang layak pakai, data korban jiwa (terkait warga sekolah), dan menyusun rencana kegiatan pemulihan trauma atau trauma healing bekerjasama dengan Dinas Sosial dan dinas PP & PA setempat,” sambungnya.

“Dinas Pendidikan setempat dapat menggunakan data dan pemetaan dari para kepala sekolah untuk merencanakan sekolah darurat sesuai kebutuhan. Tentu saja berkoordinasi dengan Kemdikbud dan BNPB.”

Selain itu, KPAI juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar memberikan perhatian bagi penyelenggaraan sekolah darurat. “Tidak mungkin sekolah diliburkan terlalu lama, maka KPAI mendorong diselenggarakannya sekolah-sekolah darurat dengan menggunakan tenda-tenda darurat di halaman sekolah,” kata Retno.

“Kemdikbud dapat melibatkan GGD (Guru Garis Depan) dalam penyelenggaraan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) bagi siswa dan sekolah terdampak. Guru-guru yang tergabung dalam GGD harus diberikan pelatihan layanan psikososial yang nantinya dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah terdampak. GGD juga diharapkan aktif dalam mengkampanye anak kembali ke sekolah. Kemdikbud juga harus memastikan penyelenggaraan sekolah darurat pasca tanggap darurat di Lombok, mengingat hak atas pendidikan harus tetap dipenuhi Negara dalam keadaan darurat sekalipun,” tutupnya.

Reporter : Deva
Editor : HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*