LKBH Universitas Sahid Jakarta Kembali Mengajukan Uji Materi Terkait Hak Imunitas Advokat

Para advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta (Istimewa)
Para advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta (Istimewa)

JAKARTA (KM) – Para advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Sahid Jakarta pada hari Selasa 3 Juli 2018 mengajukan uji materi terhadap Pasal 16 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 berkaitan dengan hak imunitas, Rabu 4/7/2018 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Adapun para pemohon terdiri dari Wahyu Nugroho, Deri Hafizh, dan Rudi H. Nasution.

Ketentuan pasal yang diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 16 UU Advokat yang menyatakan “advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Terhadap ketentuan tersebut pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, dan dikabulkan permohonannya, sehingga ketentuan Pasal 16 UU Advokat berubah menjadi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

Para pemohon berargumentasi bahwa dengan penambahan di luar, selain di dalam sidang pengadilan, menjadi luas pemaknaannya, dimana hak imunitas advokat di satu sisi dilindungi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sementara di sisi lain, memiliki ketidakpastian hukum, menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian “iktikad baik” oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang menjadi urgen, kemudian memutuskan apakah perbuatan yang dilakukan oleh advokat tersebut adalah perbuatan yang memiliki iktikad baik atau tidak. Pemohon menilai ketentuan Pasal 16 UU Advokat tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945.

Advertisement

Menurut Pemohon, apabila Dewan Kehormatan Organisasi Advokat telah memberikan penilaian dan keputusan bahwa advokat yang bersangkutan tidak memiliki iktikad baik, maka pengajuan gugatan perdata boleh diteruskan oleh kliennya ke pengadilan, dan atau pelaporan ke kepolisian dalam rangka dimintai keterangan atas dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh advokatnya.

Menurut para Pemohon, apabila proses Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak ditempuh atau dilalui, maka “jelas-jelas mencoreng dan menciderai” profesi advokat yang menyandang officium nobile, sehingga secara otomatis merendahkan keluhuran atau martabat advokat sebagai profesi yang terhormat. Selain itu, Ketentuan Pasal 16 UU Advokat akan menjadi terlindungi, terjaminnya kepastian hukum, dan kebebasan dalam memberikan jasa konsultasi hukum maupun bantuan hukum dengan sepenuh hati, sehingga Pemohon meminta kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran sepanjang tidak dipenuhinya syarat frasa “iktikad baik” atas ketentuan a quo tidak dimaknai Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan
Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan.

Reporter: MI/Red
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: