[FOTO] Proyek Pembangunan Jalan Raya Ciapus Tidak Pasang Papan Proyek, Langgar UU KIP dan Permen PU

Proyek pengecoran di jalan raya Ciapus, Kabupaten Bogor, Minggu 8/7 (dok. KM)
Proyek pengecoran di jalan raya Ciapus, Kabupaten Bogor, Minggu 8/7 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya. Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran.

Namun tampaknya semangat ini absen dari proyek pembangunan Jalan Raya Ciapus yang mengarah ke Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, saat tim kupasmerdeka.com berada di lokasi Jumat malam (6/7/2018), dan sampai berita ini ditulis belum terlihat papan pengumuman tersebut.

Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

Aturan tersebut tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (“Permen PU 29/2006”) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

Adapun secara teknis, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing provinsi. Menurut pengamat, jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, maka hal itu menabrak aturan dan bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal.

Reporter: Jamil, Deva
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*