Panwaslu Bekasi Sudah Verifikasi Ijazah Rahmat Effendi, Himbau Warga Waspadai “Black Campaign”

Kantor Panwaslu Kota Bekasi (stock)
Kantor Panwaslu Kota Bekasi (stock)

BEKASI (KM) – Kota Bekasi angkat bicara perihal verifikasi ijazah pasangan calon walikota Bekasi dengan nomor urut satu, Rahmat Effendi yang selama ini digembar-gemborkan oleh beberapa akun media sosial yang mempertanyakan keabsahan verifikasi ijazahnya tersebut.

Tomy Suswanto selaku Kordiv PHL Panwaslu Kota Bekasi mengatakan, pada saat bakal calon mau ditetapkan menjadi calon, sudah sesuai dengan surat himbauan Panwaslu Kota Bekasi Nomor 45/JB-21/I/2018 perihal “Himbauan kepada KPU agar memperhatikan tanggapan masyarakat.”

Sesuai dengan UU 10 tahun 2016, Pasal 50 ayat 1 bahwa KPU meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, serta menerima masukan terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon.

Menunjuk hal itu, kata dia, dirinya meminta kepada KPU agar melakukan verifikasi faktual ke sekolah terkait mengingat masukan masyarakat terkait diragukannya keabsahan ijazah SMA salah satu paslon dan KPU bersama Panwaslu telah melakukan verifikasi faktual kesekolah. “Nah, dari situlah tidak ada dugaan pemalsuan ijazah, dan ijazah tersebut dinyatakan absah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, semua itu juga sudah dituangkan dalam berita acara verifikasi faktual KPU yang ditandatangani pihak sekolah terkait.

Kurang lebih beberapa bulan berikutnya pasca penetapan tersebut, ada masyarakat yang memberikan informasi awal lagi dengan objek yang sama. “Mengacu pada Perbawaslu 14 tahun 2017 mengenai penanganan laporan pelanggaran pasal 16 ayat 3, laporan dugaan pelanggaran yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan tidak bisa dilaporkan kembali,” ungkap Tommy, Sabtu (23/06/18).

“Tidak hanya soal verifikasi ijazah saja, namun beberapa minggu belakangan ini telah muncul black campaign dengan objek diatas, kami sangat menyayangkan oknum yang menyebarkan black campaign tersebut yang dinilai tidak dewasa dalam berpolitik, karena mengingat UU nomor 10 tahun 2016 pasal 69 huruf b dan c ‘Larangan Dalam Kampanye Yang Berbunyi Menghina, Menghasut, dan Memfitnah’. Karena sanksi sudah jelas telah dimuat pada Pasal 187 ayat 3 yaitu pidana,” paparnya.

“Maka dari itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat mari kita jaga pilkada Kota Bekasi dengan politik yang santun dan beretika. Serta barangsiapa yang melakukan black campaign akan kami proses sesuai dengam perundang-undangan, dan berharap kepada masyarakat untuk turut aktif melaporkan oknum-oknum yang ingin merusak jalannya pilkada Kota Bekasi,” pungkasnya.

Reporter: Yudhy/red
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*