KUPAS KOLOM: Awan Kegelapan Menyelimuti Dunia Pers

Ketua LH-PWRI, Azrai Ridha, SH (dok. KM)
Ketua LH-PWRI, Azrai Ridha, SH (dok. KM)

Oleh Azrai Ridha, SH*

Duka tentang kematian wartawan Muhammad Yusuf di lembaga permasyarakatan di Kota Baru, Kalimantan Selatan baru-baru ini kembali menyentak kalangan wartawan. Kabar menyedihkan ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi para awak media terutama wartawan di daerah yang jauh dari perhatian negara dan Dewan Pers.

Peristiwa yang dialami oleh Muhammad Yusuf ini terkait dengan pemberitaan yang menyangkut permasalahan lahan perkebunan sawit yang merupakan kerjasama antara salah satu BUMN kehutanan dan pengusaha daerah dengan masyarakat sekelilingnya yang mengaku sebagai pemilik tanah. Peliputan persengketaan inilah yang membawa Muhammad Yusuf terseret sebagai tahanan kejaksaan Kota Baru akibat perkara tersebut telah P21.

Kematian ini menunjukkan sangat rentannya kedudukan wartawan dalam meliput berita yang aktual di masyarakat, minimnya perlindungan hukum terhadap wartawan kini telah merenggut nyawa korban kembali. Tentu hal ini semakin menimbulkan rasa khawatir bagi para wartawan yang setiap hari tugasnya meliput dan memberitakan peristiwa-peristiwa penting di kalangan masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan. Padahal UU nomor 40 tahun 1999 telah memberikan jaminan kepada wartawan untuk mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas kewartawanannya yang independen sebagai suatu hak asasi manusia.

Kematian Muhammad Yusuf ini tak pelak menjadi perhatian kusus bagi Lembaga Hukum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (LH-PWRI) sebagai lembaga yang berada di bawah DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia. LH-PWRI merasa berduka yang sangat mendalam atas peristiwa kematian tersebut. Ini menambah catatan panjang peristiwa hitam yang dialami profesi wartawan, walaupun sampai hari ini belum ada informasi pasti yang menyebutkan penyebab kematiannya, tetapi faktanya adalah peristiwa kematian wartawan di lapas adalah sangat menyedihkan bagi wartawan yang mempunyai profesi mulia sebagai alat kontrol masyarakat meregang nyawa di dalam lembaga permasyarakatan yang sangat tertutup dan sulit dikontrol peristiwa yang terjadi di dalamnya.

Advertisement

Dalam rasa duka yang mendalam tersebut, LH PWRI meminta agar dibentuk TIM PENCARI FAKTA yang bertugas mencari dan mengumpulkan bukti-bukti penyebab kematian wartawan Muhammad Yusuf yang terdiri dari kalangan media dan tokoh masyarakat agar tidak berkembang menjadi fitnah dan mengganggu masyarakat dari prasangka yang buruk terhadap berbagai pihak pihak yang terkait.

Kematian Muhammad Yusuf ini tentu tidak bisa dilepaskan dari tugas dan fungsi DEWAN PERS yang berdasarkan Undang-undang harusnya memberikan perlindungan kepada wartawan dengan memberikan rekomendasi yang benar apakah sengketa yang terjadi terkait dengan pemberitaaan yang seharusnya diselesaikan dengan Undang-Undang Pers bukan dengan Undang-undang lainnya yang sangat merugikan kepentingan pers yang independen.

Oleh sebab itu perlu dipertanyakan kembali kedudukan Dewan Pers itu dan juga sangat mungkin untuk dikaji ulang keberadaan Dewan Pers, apakah bisa melindungi kepentingan dan kedudukan hukum wartawan atau hanya menjadi alat kepentingan pihak lainnya. Sebagai lembaga yang diamanahkan undang undang, dewan pers ini perlu ditinjau kembali agar dapat menempatkan lembaga ini sesuai dengan Undang-Undang Pers dan harus mampu mengayomi organisasi wartawan manapun.

Selain itu, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum, LH-PWRI juga meminta kepada pihak yang berwenang untuk mengusut peristiwa kematian ini secara tuntas agar dapat diketahui penyebab pasti kematiannya, apakah memang dikarenakan penyakit yang diderita atau ada sebab lain seperti kemungkinan penganiayaan atau kekerasan lainnya.

LH-PWRI juga meminta kepada seluruh wartawan untuk tetap berani dan tidak takut terhadap ancaman dan kriminalisasi demi kebenaran yang menjadi tanggung jawab seluruh wartawan Indonesia dan meminta agar semua organisaai profesi wartawan bersatu mendorong dan mendesak pemerintah agar memberikan perlindungan hukum dan rasa aman bagi profesi pers dalam melaksanakan tugasnya.

*Ketua LH-PWRI

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: