Kades Tanjung Sari Diduga Sunat APBDes untuk Bangun Rumah Pribadi

Mobil menurunkan semen di depan rumah Kades Tanjung Sari, Kecamatan Cijeruk, Suryadi (dok. KM)
Mobil menurunkan semen di depan rumah Kades Tanjung Sari, Kecamatan Cijeruk, Suryadi (dok. KM)

BOGOR (KM) – Kurangnya pengawasan dari dinas terkait terhadap pemanfaatan APBDES tahun 2017-2018 yang sudah terealisasikan ke tingkat desa-desa menimbulkan dugaan anggaran tersebut banyak penyimpangan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi oknum Kades.

Jakaria, TPK Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cijeruk, Bogor, menjelaskan kepada KupasMerdeka.com bahwa program dana desa sudah terealisasikan di 3 lokasi. “Di RT02/01 bangunan irigasi, di RT06/4 bangunan jembatan dua titik, pekerjaan pelaksanaan di lapangan hampir 90 persen.
Anggaran hampir terealisasi ke tiga titik tersebut dengan jumlah 90 juta rupiah,” jelas Jaka.

Namun di lain tempat, seorang narasumber berinisial RE mengungkapkan bahwa penyaluran dana desa itu “tidak transparan”.

“Saya tahu persis anggaran APBDES di Desa Tanjung Sari, penyalurannya menurut saya tidak ada ketransparanan antara pihak Pemerintah Desa dengan masyarakat, sehingga menurut saya dana tersebut diduga banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi Kades,” ujar RE kepada KM, Selasa 5/6.

“Seharusnya wartawan dan LSM peka juga terkait Kades Tanjung Sari yang setiap anggaran desa turun pasti ngebangun rumah. Logikanya uang darimana bangunan rumahnya yang kaya rumah Dewan begitu, padahal gaji Kades cuma dari penghasilan pendapatan Desa paling berapa, udah pada tahu kan?” ungkapnya.

Ketua LSM Pasundan Raya Anwar RS menjelaskan, “APBDES merupakan anggaran tahunan Desa yang diperuntukkan bagi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, dan bidang pembinaan. Dari kegiatan tersebut dibiayai oleh dana APBDES tahun berjalan, APBDES itu merupakan anggaran pendapatan belanja Desa maka dari itu penggunaannya harus melalui mekanisme adanya transparansi yang dicantumkan dalam Banner APBDES.”

Menurut Anwar, terkait bidang pembangunan, banyak hal yang perlu diawasi oleh banyak pihak terkait anggaran fisik dan HOK, karena diduga anggaran tersebut akan dijadikan kepentingan oleh oknum-oknum jajaran pemerintahan desa,” pungkas Anwar.

Reporter: M egy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: