Dinkes DKI Jakarta Dituding Lalai, FPW Himbau Anies Copot Kepala Dinas

Tangkapan layar Twitter warga Jakarta yang mengeluhkan layanan kesehatan (dok. KM)
Tangkapan layar Twitter warga Jakarta yang mengeluhkan layanan kesehatan (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Ketua umum Forum Peduli Warga (FPW) Musa Marasabessy berharap agar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta segera diganti karena diduga lalai dalam melaksanakan kewajibannya membantu warga yang dalam keadaan darurat ambulan.

Ia menyayangkan “sikap arogan” oknum pegawai operator layanan darurat 112 yang berkata kasar kepada keluarga pasien yang membutuhkan layanan ambulan.

Adapun Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengaku terkejut mendengar kabar adanya warga yang dipersulit saat memesan ambulans.

Menurut Musa, sikap tersebut tidak peka terhadap musibah dan tak punya hati kemanusiaan.

“Atas nama Forum Peduli Warga (FPW) DKI Jakarta, sangat kecewa berat, seorang ibu sakit dan butuh ambulan, kok kaku harus meminta foto kopi segala, dan ini sangat merugikan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Musa mengatakan jika tindakan Dinas Kesehatan yang mempersulit pasien ini menjadi catatan sendiri.

“Selama ini Bapak Gubernur Anies Baswedan hanya mendengar kabar baik saja, padahal Dinkes saat ini jauh lebih buruk dan harus segera mengevaluasi Kadinkes Pemprov DKI Jakarta dan kalau perlu segera mencopotnya,” jelas Musa.

“Kadinkes Pemprov DKI Jakarta itu tak punya hati, saya rasa anak buahnya sudah bertahun-tahun itu, operatornya juga menyampaikan dengan kalimat kasar ke keluarga pasien dan harus segera dicopot. Kadinkes harus meminta maaf dan mengklarifikasinya secara terbuka, ini masalah keselamatan pasien yang utama daripada syarat KTP,” tegas Musa.

Musa menjelaskan bahwa Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, nyawa manusia lebih penting dari pada administrasi.

Aktivis yang mengaku sebagai pendukung utama Anies-Sandi iti menghimbau agar Gubernur DKI Jakarta sesegera mungkin mencopot Kadinkes Provinsi agar perbaikan kesehatan semakin baik.

“Dinkes itu sudah banyak masalahnya, mungkin ini saja cara Tuhan menegur keras dengan masalah ambulan. Ada contoh anak buah Kadinkes yang bermain dalam korupsi obat non-fornas di Jakarta Timur yang kasusnya pernah ada, kasus pembangunan rumah sakit di DKI Jakarta yang tak jelas rimbanya, dan banyak lagi dugaan korupsi di Dinas Kesehatan, dan KPK DKI Jakarta saya berharap bisa masuk ke dalam membongkarnya,” terang Musa.

Advertisement

Musa juga menceritakan, seorang warga Tambora, Jakarta Barat bernama Halddi dimintai fotokopi KTP dan KK oleh operator 112 untuk mengantar ibunya ke IGD menggunakan ambulans.

“Seharusnya petugas tak memaksa hingga merepotkan. Keburu wafat mamanya, seharusnya cukup difoto pakai HP untuk awalan dan nantinya baru melampirkan fotokopi tetapi fokus untuk nyawa manusia terselamatkan,” tandas Musa.

Diperoleh informasi jika sebelumnya Halddi sempat mengeluhkan pelayanan operator 112 di Twitter saat dirinya memesan ambulan. Ia kecewa lantaran kuatir ibunya tak segera tertolong jika dipaksa menuruti permintaan petugas.

“Saya baru hari ini mau minta bantuan ambulan Pemda DKI telepon lewat 112. Diangkat, lalu diminta fotokopi KTP pasien dan fotokopi KK. Saya pegang aslinya saat ini. Mau masuk IGD, tapi ke tempat fotokopi dulu? Keburu mati mama saya,” kata Halddi ketika dikonfirmasi Rabu (27/6/2018).

Ia pun mengaku mendapat respon kasar dari operator yang menolak menerima foto KK dan KTP asli melalui ponsel. “Itu ibu operator ngomongnya juga nyolot pula. Orang sakit loh ini malah dijawab dengan kasar sama petugasnya. Enggak bisa ngomong sopan?” keluhnya.

Akhirnya Halddi membawa ibunya ke RSUD Tarakan menggunakan transportasi online. “Masa soal beginian direpotin ke pasien. Saya kalau bukan orang susah enggak mungkin nelepon 112, pasti pakai ambulan yang berbayar,” jelas Halddi.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*