Pengamat IPI: Ada Kejanggalan Kalau Masih Ada Partai yang Hambat RUU Anti Terorisme

Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) DR. Jerry Masaie, Phd, Senin 14/05/2018 (Dok. KM)
Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) DR. Jerry Masaie, Phd, Senin 14/05/2018 (Dok. KM)

JAKARTA (KM) – Sejauh ini penerapan Undang-undang Antiterorisme No. 15 Tahun 2013 dinilai masih “sangat lemah” dan begitu mendesak untuk dilakukan revisi. Pasalnya, Undang-undang Antiterorisme ini “tak bertaji dan masih tumpul.”

Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie dalam keterangan pers nya yang diterima KM siang ini.

“Pelaku pembom jangan pernah dikaitkan dengan pelanggaran HAM,” kata dia.

“Ingat! UU HAM tidak berlaku bagi teroris yang melakukan pembunuhan. Kalau perlu para teroris ini langsung dihabisi,” tegas dia.

Kata dia, perlu juga ditambah, bagi fans maupun followers bagi kelompok maupun jaringan teroris, perlu diciduk.

“Ada kejanggalan saat ada partai yang masih membela paham radikalisme dan masih ngotot tidak mau dilakukan revisi atas undang-undang tersebut,” kata Jerry.

Ditambahkan Jerry, kejadian yang terjadi di Surabaya yang menewaskan sedikitnya 12 orang, yang dilakukan oleh satu keluarga diduga dari jaringan JAD telah membuka mata kita.

Apalagi, pembunuhan terhadap 6 polisi di MAKO Brimob Depok oleh pelaku yang juga pernah dihukum lantaran aksi terorisme. Setidaknya perlu dicegah agar tidak menyebar.

“Bukan hanya itu kantor Polresta Surabaya ikut diserang,” ujarnya.

Jerry menuturkan, penjagaan di Jakarta cukup ketat, tapi lengah atau kecolongan di daerah.

“UU No 15 Tahun 2013 tentang Anti Terorisme tak boleh dihalangi sudah saatnya direvisi dan jika ada partai pendukung maka perlu ada pasal pembubaran partai tersebut dan ada anggota DPR yang bersekongkol, bahkan ada statement mendukung kelompok teroris maka perlu dipecat bahkan dipenjarakan,” katanya.

Jerry pun mendukung langkah presiden dan Kapolri yang setuju UU tersebut ini direvisi atau ditinjau ulang. Bahkan bisa dikeluarkan Perppu. Nanti jika ada polisi menembak pelaku teroris maka tidak perlu dikaitkan dengan HAM.

“Karena ini sangat urgent bagi kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara, kalau DPR tak sahkan RUU Terorisme, maka Presiden bisa segera keluarkan Perppu,” tutur dia.

“Saya berharap, warga Indonesia tidak akan mendukung 3 partai yang menolak RUU Terorisme,” tutupnya.

Reporter: Jamil
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*