Dualisme Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia Harus Segera Diakhiri Dengan Ishlah

Ketua DPP Bidang Humas Infokom Bakomubin, Wakil Ketua DPP Bakomubin dan jajarannya usai meminta pendapat atas dualisme Bakomubin kepada Dewan Pakar Bakomubin, Dr. Zulkifli Hasan yang juga Ketua MPR RI, Sabtu, 12/5/2018
Ketua DPP Bidang Humas Infokom Bakomubin, Wakil Ketua DPP Bakomubin dan jajarannya usai meminta pendapat atas dualisme Bakomubin kepada Dewan Pakar Bakomubin, Dr. Zulkifli Hasan yang juga Ketua MPR RI, Sabtu, 12/5/2018

JAKARTA (KM) – Konflik internal di tubuh Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (BAKOMUBIN) terkait dualisme kepemimpinan organisasi yang telah berusia 22 tahun tersebut sepertinya masih panjang. Dualisme kepemimpinan pusat antara Dr. Ali Mochtar Ngabalin dan Prof Dr. Dedi Ismatullah itu membuat kalangan internal di daerah menjadi risau.

Dalam keterangan di kantornya, M. Harry Naldi selaku Ketua DPP BAKOMUBIN Bidang Humas Infokom mengatakan bahwa para Majelis Syuro dan mayoritas pengurus DPP bersama DPW se Indonesia yang setuju “Gerakan Islah” dalam waktu dekat akan mendeklarasikan Forum Islah Bakomubin. Hal ini dikatakannya Sabtu, 12/5/2018.

Forum tersebut akan memediasi kedua belah pihak untuk duduk bersama dan merumuskan bagaimana agar BAKOMUBIN kembali menjadi satu dan menjadi “Rumah Besar bagi para Mubaligh” untuk memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa dengan tausiyah kebangsaan dan program nyata keummatan.

“Seperti apa mekanisme penyatuan kedua kubu yang sama-sama mendapat pengakuan resmi Menkumham bisa kita bicarakan, apakah dengan silaturahim nasional atau perlu diselenggarakan Munas Luar Biasa untuk konsolidasi dan penyatuan kedua belah pihak,” ujar Naldi.

“Kita hingga saat ini belum bisa melakukan program apapun di daerah menggunakan BAKOMUBIN karena pengurus pusat masih dualisme, semoga BAKOMUBIN pusat segera bersatu agar tidak membingungkan,” kata Ketua DPW BAKOMUBIN Bali, KH. Ketut Jamal melalui saluran selulernya.

Wakil Ketua Umum DPP Bakomubin Fauzan Zakaria juga ikut menanggapi persoalan tersebut.

“Saat ini BAKOMUBIN baik secara de facto maupun secara de jure ada dua, BAKOMUBIN pimpinan Dedi Ismatullah ada pengurusnya dan ada SK Menkumhamnya, begitu juga BAKOMUBIN pimpinan Ali Mochtar Ngabalin juga memiliki kepengurusan dan SK Menkumham dan Mendagri, maka jelas BAKOMUBIN itu pecah. Solusinya tidak ada yang lebih baik kecuali islah dan bersatu kembali, jangan sampai umat Islam Indonesia yang sedang semangat untuk bangkit di berbagai bidang justru kecewa melihat perpecahan di DPP BAKOMUBIN yang seharusnya memberikan ketauladanan bagi ummat, masing-masing duduk kembali bermusyawarah dan berjiwa besar,” jelas Fauzan.

Advertisement

Fauzan menambahkan bahwa dirinya telah membuka dialog dengan “semua pihak” di BAKOMUBIN.

“Sebagian besar (anggota) Dewan Pengurus Pusat yang sudah saya jumpai menyarankan untuk segera islah agar organisasi menjadi produktif kembali, sebagaimana juga beberapa (anggota) Majelis Syuro seperti TGB Zainul Majdi yang juga Gubernur NTB itu beberapa kali menyatakan pendapatnya agar pengurus DPP segera islah. KH Buchori dan KH Iswadi Idris yang juga anggota Majelis Syuro semua memiliki pendapat dan arahan yang sama dan sudah sangat jelas,” sambungnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pakar BAKOMUBIN Zulkifli Hasan yang juga Ketua MPR RI dalam pertemuan di ruang kerjanya beberapa waktu lalu memberikan arahan agar perselisihan dualisme BAKOMUBIN segera diakhiri dengan pola islah.

“Kalau sudah begitu apalagi yg kita tunggu,” kata Fauzan.

Tengku Zulkhairi, Sekrtaris BAKOMUBIN Aceh juga turut menyatakan sikapnya.

“Sikap kami di Aceh sangat jelas, tidak adanya BAKOMUBIN di Aceh lebih baik daripada ada tapi mentransfer perpecahan di kalangan mubaligh di Aceh, seharusnya DPP memberikan contoh yang baik kepada pengurus daerah,” tandasnya.

“Saya yakin dengan hati yang bersih dan mengedepankan kepentingan umat lebih luas, kedua belah pihak bersedia menyambut Gerakan Islah ini,” ujar Syarifah Balqis Al Qadrie, Wakil Ketua Umum DPP BAKOMUBIN.

 

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*