Wali Murid Tuding SMPN 1 Atap Leuwisadeng Lakukan Pungli di Balik Biaya Perpisahan

Ridwan Slamet, Kepala Sekolah SMPN 1 Atap Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor (dok. KM)
Ridwan Slamet, Kepala Sekolah SMPN 1 Atap Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Momen kenaikan kelas dan kelulusan bagi siswa kelas akhir menjadi peluang bagi oknum kepala sekolah bekerjasama dengan komite sekolah untuk melakukan pungutan yang jelas-jelas dilarang dalam peraturan Mendikbud yang tertuang dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2015 tentang komite sekolah.

Dalam Permendikbud tersebut, disebutkan bahwa pihak sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan pada murid dan wali murid. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 Permendikbud nomor 75 tahun 2015 itu.

Terkait dengan persoalan praktik pungli tersebut, SMP Negeri 1 Atap yang berlokasi di wilayah Gunung Peteuy, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor Barat, disinyalir melakukan praktik pungutan liar.

Berdasarkan pengakuan dari dua orang wali murid yang anaknya bersekolah di tempat tersebut, pihak sekolah “dengan sewenang-wenang” bahkan “tanpa persetujuan komite” menetapkan keharusan bagi siswa kelas akhir untuk membayar biaya perpisahan sebesar Rp. 650 ribu per siswa.

“Kalau saya keberatan dengan biaya itu, terlalu besar pak,” keluh orangtua murid yang enggan disebut namanya. Lebih lanjut ia menuturkan jika penarikan biaya tersebut tanpa sepengetahuan komite dan orang tua juga tidak diikutsertakan dalam pengambilan kesepakatan itu.

“Tau-tau kepala sekolah ngundang rapat dan kasih informasi untuk biaya perpisahan tersebut,” jelasnya.

“Sebelumnya juga ada pungutan Rp. 45 ribu per siswa kelas IX untuk pengadaan buku paket siaga ujian,” lanjut wali murid tersebut.

Advertisement

Saat diwawancarai lebih jauh, narasumber tersebut mengatakan jika dirinya tidak mempermasalahkan rencana perpisahan kelas IX tersebut, hanya saja biaya yang dipungut cukup memberatkan.

“Gak masalah dengan jalan-jalannya, tapi kalau bisa jangan segitu lah biayanya, paling tidak setengahnya silahkan saja,” harapnya.

Saat dikonfirmasi kru kupasmerdeka.com, kepala sekolah SMPN 1 Atap Leuwisadeng menyatakan bahwa informasi terkait penarikan biaya jalan-jalan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2018 tersebut memang benar adanya, namun dia menyangkal kalau hal tersebut tanpa sepengetahuan komite dan wali murid.

“Ada notulen rapatnya, semua menandatangani termasuk komite dan wali murid,” jelas Ridwan Slamet, kepala sekolah SMPN 1 Atap.

“Yang memimpin rapat juga komite dan semua wali murid hadir, jadi ini sudah hasil kesepakatan bersama,” lanjut Ridwan.

“Kalau memang ada yang keberatan, nanti kita akan musyawarahkan kembali, kita lihat dulu apakah sudah mencapai target yang direncanakan atau belum. Kalau memang belum ya bisa dilanjutkan atau juga dibatalkan dan dikembalikan uangnya,” terang Ridwan.

Selain soal pungutan untuk acara perpisahan sekolah tersebut, Ridwan yang merupakan Plt. Kepala Sekolah sejak 2016 lalu, juga menampik isu yang terkait dengan pungutan buku paket siaga ujian.

“Pungutan buku paket itu juga tidak ada karena sudah ada dana BOS yang meng-cover,” pungkasnya.

Reporter: Red
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*