KUPAS KOLOM: Memprihatinkan, Beginilah Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Bekasi

Logo Kabupaten Bekasi (stock)
Logo Kabupaten Bekasi (stock)

Oleh Adri Zulpianto*

Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi hanya fokus mengembangkan wilayah Cikarang, dan wilayah industri Kabupaten Bekasi, sehingga daerah-daerah lainnya menjadi daerah yang tertinggal pembangunannya

Luasnya wilayah Kabupaten Bekasi membuat sebagian warga masyarakat pinggiran Kabupaten Bekasi menjadi bagian yang terabaikan. Sejauh perjalanan Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Neneng Hasanah Yasin sebagai kepala daerah, banyak wilayah yang kumuh, tidak terurus, tidak terjamah, dan menjadi daerah tertinggal.

Pada tahun 2017, 21 desa di Kabupaten Bekasi dinilai sebagai daerah tertinggal. Selain itu, banyak sekolah yang tidak berkembang, perekonomian tidak maju, jalan-jalan di sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi hancur parah, dan pasar-pasar tradisional pun tidak terjamah.

Selain itu, ada banyak proyek yang dibangun di wilayah pinggir Kabupaten Bekasi mangkrak, seperti misalnya Asrama Haji di Tambun Utara, pasar tradisional di Babelan, peninggalan sejarah di daerah Buni, dan wilayah pesisir Muara Gembong pun tidak terurus.

Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, sepanjang 20km jalan di Kecamatan Babelan rusak parah, 5km jalan di Tambun Utara pun demikian, bahkan jalan di sekitar pemerintahan Kabupaten Bekasi pun rusak.

Kondisi tersebut membawa daerah-daerah lain yang jauh dari pemerintahan ke dalam pendapatan dan perekonomian yang rendah. Akses jalan yang rusak parah membuat minimnya para pendatang untuk datang ke wilayah-wilayah pinggiran Kabupaten Bekasi, padahal sudah puluhan hektar dirubah menjadi perumahan-perumahan murah, tapi justru menjadi tidak laku, sehingga pembangunan tersebut hanya mengurangi lahan persawahan produktif di wilayah Kabupaten Bekasi.

Advertisement

Pemantauan pemerintah terhadap anggaran desa pun lemah dan seperti tidak berjalan secara ketat, padahal rata-rata kecamatan di Kabupaten Bekasi setiap tahun mendapatkan rata-rata realisasi belanja pegawai sebesar Rp 2 miliar, bahkan untuk Kecamatan Babelan mendapatkan anggaran realisasi belanja senilai Rp 4 Miliar, Tambun Utara senilai Rp 2 Miliar, akan tetapi realisasi pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Bekasi sangat minim.

Pertumbuhan pendidikan di Kabupaten Bekasi sangat lemah, sebagian masyarakat di Kabupaten Bekasi terhenti sekolahnya di tingkat SMP/SLTP, yang melanjutkan hingga tingkat SMA/SLTA tidak mencapai 80%.

Keadaan dan kondisi inilah yang diharuskan kepada siapapun Gubernur terpilih selanjutnya untuk menjadikan pemekaran Kabupaten Bekasi sebagai satu-satunya Agenda Wajib untuk meningkatkan Taraf Hidup Layak di Kabupaten Bekasi.

*Direktur Lembaga Kaki Publik

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*