KUPAS KOLOM: Kemiskinan dan Kemerosotan Moral di Kabupaten Bekasi, Daerah Industri Terbesar Se-Asia

Logo Kabupaten Bekasi (stock)
Logo Kabupaten Bekasi (stock)

Oleh Adri Zulpianto*

Sebagai daerah industri terbesar se-Asia, Kabupaten Bekasi bukanlah daerah yang layak untuk menjadi tempat tinggal.

Menurut kami, sejauh ini pemerintah Kabupaten Bekasi hanya fokus mengembangkan wilayah Cikarang dan wilayah industri di Kabupaten Bekasi, sehingga daerah-daerah pinggiran Kabupaten Bekasi lainnya menjadi daerah tertinggal.

Luasnya wilayah Kabupaten Bekasi yang mencapai 1.484,37 km persegi, dan sekolah yang hanya memiliki 1.315 dan tersebar di 23 kecamatan, keadaan ini bagi kami sudah membuktikan jarangnya sekolah di setiap daerah per-kecamatan, dan menjadikan indeks pendidikan Kabupaten Bekasi rendah. Jumlah sekolah yang tidak sebanding dengan luas wilayah menjadikan masyarakat Kabupaten Bekasi mengalami rendahnya kemampuan ekonomi, serta pekerjaan yang mumpuni, sehingga memaksa untuk menyelesaikan pendidikan di tingkatan Sekolah Menengah. Oleh Karena itu, sebagian besar masyarakat Kabupaten Bekasi hanya menjadi buruh kelas rendah.

Keadaan ini menjadikan mayoritas pendapatan masyarakat Kabupaten Bekasi sangat rendah, sehingga tidak berlebihan apabila keadaan ini membuat sebagian warga masyarakat pinggiran Kabupaten Bekasi menjadi bagian yang terabaikan.

Sejauh perjalanan Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Nenang Hasan Yasin, banyak wilayah di Kabupaten Bekasi yang kumuh, tidak terurus, tidak terjamah, dan menjadi daerah tertinggal, padahal Anggaran Daerah yang digelontorkan untuk Kota Bekasi sangat besar setiap tahunnya, akan tetapi sangat minim dirasakan oleh masyarakatnya.

Berbeda dengan daerah tetangga Kabupaten Bekasi, yakni Kota Bekasi yang memiliki wilayah seluas 210,49km2, lebih kecil 7x lipat dari luas Kabupaten Bekasi. Luas wilayah yang lebih kecil tersebut memiliki jumlah sekolah sebanyak 3.110 yang tersebar di 12 kecamatan. Anggaran daerah yang didapat dari pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat, juga sumbangan-sumbangan Pemprov DKI Jakarta, menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah yang berkembang pesat. Kesan ini sangat berbanding jauh dari keadaan dan kondisi Kabupaten Bekasi.

Pada tahun 2017, 21 desa di Kabupaten Bekasi dinilai sebagai daerah tertinggal. Selain itu, banyak sekolah yang tidak berkembang, cenderung tidak layak dengan sarana dan pra-sarana yang tidak memadai, perekonomian tidak maju, jalan-jalan di sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi hancur parah, dan pasar-pasar tradisional pun tidak terjamah.

Advertisement

Pada tingkat kesehatan masyarakat, penyakit HIV/Aids karena narkoba dan seks bebas pun terbilang tinggi, dimana yang terjangkit ada dari anak sekolah hingga umur 29 tahun, data menyebutkan bahkan hingga 2017 terdapat 800 lebih pengidap penyakit ini.

Selain itu, ada banyak proyek yang dibangun di wilayah pinggir Kabupaten Bekasi mangkrak dari tahun 2012, seperti misalnya Asrama Haji di Tambun Utara, Islamic Centre di Tambun Utara, pasar tradisional di Babelan, peninggalan sejarah di daerah Buni, dan wilayah pesisir Muara Gembong pun tidak terurus, padahal kepemimpinan Neneng Hasanah Yasin sudah berjalan 2 periode.

Dengan kondisi infrastruktur yang sangat memprihatinkan, sepanjang 15km jalan di Kecamatan Babelan rusak parah, 5km jalan di Tambun Utara jauh lebih memprihatinkan, bahkan jalan di sekitar pemerintahan Kabupaten Bekasi pun rusak, sanitasi yang tidak baik sehingga banyak penyakit yang mengancam warga masyarakat Kabupaten Bekasi.

Maka dari itu, wilayah Kabupaten Bekasi yang begitu luas, dengan Anggaran Pendapatan yang begitu fantastis tidak diimbangi dengan kebijakan pemimpin yang berpihak pada rakyat, mengakibatkan pembangunan di wilayah Bekasi tidak berimbang dan merata, sehingga indeks tingkat kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Bekasi rendah, pemberdayaan manusia yang minim, perekonomian yang terpuruk.

Menurut kami, melanjutkan proses pemekaran Kabupaten Bekasi adalah solusi pengembangan wilayah-wilayah yang tertinggal di Kabupaten Bekasi.

Pada dasarnya, proses pemekaran Kabupaten Bekasi bukanlah hal baru. Pemekaran sudah memasuki moratorium di Kemendagri hingga 2019, akan tetapi pemekaran di Kabupaten Bekasi, kami menduga proses pengambilan kebijakan politis lah yang kemudian memperparah kondisi dan keadaan yang menambah kemerosotan moral dan meningkatkan angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi, sehingga proses pemekaran tidak berjalan dan tidak berpihak pada rakyat di Kabupaten Bekasi bagian utara.

*Direktur Lembaga Kaki Publik

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*