Klaim Desa Dago Parung Panjang Kekurangan Bidan, Praktek Bidan Tak Berizin Buka Selama 3 Tahun

(dok. KM)
(dok. KM)

BOGOR (KM) – Seorang berinisial SR mengaku bahwa dirinya telah membuka praktek kebidanan di Desa Dago, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, selama 3 tahun.

“Praktek Kebidanan ini sudah 3 tahun berjalan, tapi perizinan sedang dalam proses pembuatan, saya jalani praktek tanpa ada izin seperti, Surat Izin Kerja Bidan (SIKB), dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB),” ungkapnya kepada awak media, Jumat 13/04/2018.

“Kemungkinan izin belum keluar karena tempat praktek saya belum memenuhi standar dari syarat perizinan. Tetapi saya tetap menjalankan praktek hanya untuk melakukan tindakan pertolongan-pertolongan pertama saja bagi masyarakat, khususnya di Desa Dago ini,” kata SR.

“Bahkan saya sudah berbicara dengan ranting Organisasi profesi yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang ada di wilayah Jasinga, Kabupaten Bogor,  dan mereka mengizinkan, boleh-boleh saja, asal jangan berlebihan soalnya di Desa Dago sangat minimnya keberadaan bidan,” ujarnya.

Sementara warga Kampung Dago Hilir berinisial RB (40) mengatakan, “Keberadaan bidan SR di Desa Dago sudah berjalan kurang lebihnya 3 tahun,” ucap RB.

Advertisement

“Ya bidan SR sudah ada sejak 3 tahun di Desa Dago, sudah cukup lama juga, tapi saya baru tahu bahwa bidan SR tidak memiliki izin.”

“Sebaiknya dinas-dinas terkait memberikan teguran, karena ditakutkan praktek bidan tanpa ada izin ini membahayakan masyarakat di Desa Dago.”

“Jadi perlu adanya tindakan segera baik dari aparatur daerah maupun Dinas terkait, jika memang benar bahwasanya bidan SR tidak memiliki izin,” tutupnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/ 2007 tentang Standar Profesi Bidan, setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB. Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB.

Sementara UU Kesehatan No 23 tahun 1992 pasal 80 berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu pada ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).”

Reporter: abdul azis
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*