Warga Miskin Pemegang KIS Masih Dibebani Biaya Obat, Aktivis Berang

Ilustrasi
Ilustrasi

BOGOR (KM) – Seolah-olah warga miskin dilarang sakit karena hanya menjadi beban. Hal ini dialami salah satu warga Kota Bogor, yang meski sudah menjadi pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih diharuskan membayar biaya pengobatan oleh salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Bogor.

Janda miskin yang menderita sakit pengapuran tulang itu mengaku harus menebus obat sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 152 ribu oleh pihak Rumah Sakit Ummi, padahal ia telah didaftarkan dan memiliki KIS.

“Saya dua kali bayar untuk obat di RS Ummi Bogor, pertama waktu berobat tanggal 13 Maret harus nebus obat sebesar 50 ribu. Keduanya tanggal 23 Maret juga sama harus nebus lagi dan yang ini tebusannya cukup besar yakni sebesar 152 ribu. Saya bingung, kok orang miskin peserta KIS seperti saya masih disodorkan biaya pengobatan,” ungkapnya kepada awak media (24/3).

Mendengar laporan tersebut, aktivis Gerakan Rakyat Bogor Bersatu (GR2B) Andi Junaedi geram terhadap perbuatan rumah sakit yang berlokasi di kawasan Empang, Bogor Selatan itu.

Andi mengatakan, “pasien miskin pemegang KIS tidak seharusnya membayar biaya pengobatan. Sudah jelas-jelas dia memegang kartu KIS tapi kenapa pihak RS masih mengambil biaya obat?” ungkapnya kepada kupasmerdeka.com (24/3).

“Kenapa masih ada ya rumah sakit yang mengharuskan pasien KIS nebus obat, sebagaimana pengakuan yang kami terima dari keluarga pasien. Padahal, jelas mereka menggunakan KIS pemberian dari Pemerintah,” ujarnya.

“Kejadian ini sangat disayangkan, kemungkinan masih banyak warga Kota Bogor yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dibebani biaya-biaya untuk obat. Mewakili aktivis GR2B jelas ini mengecewakan… Karena paserta KIS sudah dijamin oleh Pemerintah. Apalagi ini penerima PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang sangat nyata tidak mampu,” ucapnya.

“Untuk itu, saya meminta penjelasan kepada pihak rumah sakit maupun Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor khususnya tentang penerima PBI. Pasalnya, KIS merupakan perluasan dari masyarakat miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan adalah badan yang menyelenggarakan, sedangkan KIS adalah programnya. Maka jelas Kartu Indonesia Sehat (KIS) dilindungi atau dijamin oleh negara dan memiliki dasar hukum yang jelas. Makanya apa yang dilakukan RS Ummi ini justru melanggar UU.”

“Jangan sampai hal seperti ini terjadi di Rumah Sakit yang ada di Kota Bogor khususnya. Seolah-olah sudah miskin dan tidak mampu harus dibebani lagi biaya obat, orang miskin di larang sakit ya?” ketusnya.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*