Tak Kantongi Izin Usaha Perkebunan, Walikota Langsa Minta Replanting PTPN I Dihentikan

Surat Walikota Langsa perihal pemberhentian
Surat Walikota Langsa perihal pemberhentian "Replanting" yang ditujukan kepada direktur Direktur PTPN I Langsa, Selasa 13 Maret 2018 (dok. KM)

LANGSA (KM) – Walikota Langsa Usman Abdullah meminta kepada PTPN I Langsa agar menghentikan seluruh aktivitas replanting sebelum memperoleh Izin Usaha Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya di wilayah Pemerintah Kota Langsa.

Adapun aktivitas replanting tersebut oleh PTPN I Langsa masih berlanjut hingga saat ini, bertentangan dengan surat dari Walikota Langsa No.590/546/2018 tanggal 22 Februari 2018, perihal pemberhentian Replanting (Tanam Ulang) lahan di wilayah pemerintahan Kota Langsa.

Tanam ulang tersebut dilaksanakan dalam kawasan yang bukan peruntukan perkebunan seluas 1.340,27 Hektar, sebagaimana rekomendasi BKPRD Kota Langsa No 14/007/BKPRD/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015.

Rekomendasi IUP PTPN I Langsa bertentangan dengan Qanun Kota Langsa No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa, maka Pemerintah Kota Langsa akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya Walikota Langsa telah menyurati PTPN I Langsa dengan nomor surat 180/709/2017 bahwa sehubungan Replanting yang dilakukan PTPN I Langsa dalam wilayah kecamatan Langsa Timur di Gampong Buket Rata dan Matang Setui melanggar Qanun Kota Langsa No 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa.

Replanting yang dilakukan PTPN I Langsa tidak sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota Langsa dan belum memiliki surat izin usaha perkebunan.

Pihak media sampai berita ini terbit pihak PTPN I Langsa belum memberikan keterangan resmi terhadap dua surat yang dikirimkan oleh Walikota Langsa kepada pihak PTPN I Langsa untuk menghentikan Replanting.

Reporter: Red/MN
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*