KPAI Temukan “Budaya Kekerasan” di SMAN 1 Semarang

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiarty (dok. KM)
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiarty (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Kasus AF dan AN yang dikeluarkan dari SMAN 1 Semarang serta tujuh siswa yang diskorsing menjadi perhatian KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Kondisi para korban maupun pelaku dugaan kekerasan saat ini menjadi fokus KPAI, terutama kondisi psikologisnya dan pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan.

KPAI menurunkan tim untuk pengawasan kasus SMAN 1 Semarang yang terdiri dari Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti beserta asistennya pekan lalu.

“Selama pengawasan, tim KPAI berhasil menggali keterangan dan dialog dengan anak-anak yang diduga pelaku kekerasan beserta para orang tuanya, meninjau TKP di SMAN 1 Semarang dan meminta keterangan manajemen sekolah, audiensi dengan jajaran Pemprov Jawa Tengah, seperti Kepala Dinas Pendidikan, Kepala DP3AKB, Inspektorat Provinsi, Kepala SMAN 1, 2 dan 6 Semarang, Ketua Komite SMAN 1 Semarang, Ketua Alumni SMAN 1 Semarang, serta Ombudsman Jawa Tengah dan KPID Jawa Tengah,” kata Retno dalam keterangan pers yang diterima kupasmerdeka.com Sabtu malam (17/3/2018).

Dari hasil pemantauan, kata Retno, KPAI menemukan “indikasi kuat” bahwa ada budaya kekerasan yang sudah berlangsung lama di kalangan siswa SMAN 1 Semarang. Bentuk kekerasannya bermacam-macam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, sampai kekerasan finansial atau pemalakan/pemerasan. Adapun pelaku kekerasan diduga kuat siswa senior dan alumni yang dikenal dengan sebutan sebagai siswa “super senior”.

“Meski peran alumni diduga sebatas memberikan perintah dan menyusun skenario,” katanya.

“Saat pengawasan, KPAI ditunjukkan sekitar 10 video kekerasan di SMAN 1 Semarang yang diduga dilakukan oleh para siswa senior. Meski video tersebut tidak menunjukkan waktu pengambilan gambar, namun beberapa siswa senior yang saat ini kelas XII ada dalam video tersebut sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa junior yang mengikuti LDK OSIS SMAN 1 Semarang. Kekerasan tersebut terjadi di lingkungan sekolah. KPAI pun sempat berkeliling SMAN 1 Semarang meninjau TKP, seperti di sayap kanan gedung dan ruang OSIS/MPK,” tambahnya.

“KPAI menemukan adanya indikasi kesalahan prosedur yang dilakukan oleh SMAN 1 Semarang dalam proses memberikan sanksi para siswa terduga pelaku kekerasan, terutama dalam proses mengeluarkan ananda AF dan AN. Keduanya sudah kelas XII dan satu bulan lagi ujian kelulusan, namun diberi sanksi dikeluarkan atau dikembalikan kepada orangtuanya. Atas hal ini, Pemprov Jawa Tengah akan membentuk tim investigasi yang terdiri dari pihak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Provinsi, jika ditemukan kesalahan maka aka ada penegakan aturan sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Namun, kepala sekolah juga patut diapresiasi untuk semangatnya membongkar budaya kekerasan siswa senior terhadap siswa junior yang sudah bertahun-tahun terjadi di SMAN 1 Semarang.”

AN memberikan keterangan kepada KPAI bahwa dirinya tidak pernah diperlihatkan video sedang menampar juniornya, tidak pernah dimintai keterangan oleh pihak sekolah atau tidak pernah diberi kesempatan membela diri dengan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di video tersebut. AN juga mengaku tidak pernah disosialisasi sistem poin pelanggaran tata tertib, bahkan baru seminggu sebelum sanksi menerima buku “poin pelanggaran dan reward”, sementara siswa AF malah belum pernah menerima buku poin tersebut hingga dikeluarkan.

“Tapi tiba-tiba AN menerima poin pelanggaran mencapai 120 poin. Karena sudah melampaui 101 poin, maka sekolah kemudian memberikan sanksi mengembalikan dia ke orangtuanya. Ayah AN sendiri menyatakan tidak pernah menandatangani pernyataan apapun terkait kasus AN. Keputusan ini kemudian digugat oleh orangtua AN ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor perkara 422/104/II/2018 tertanggal 14 Februari 2018,” kata Komisioner Bidang Pendidikan itu.

“Atas dikeluarkannya AN dan AF oleh pihak SMAN 1 Semarang, maka keduanya terancam kehilangan hak atas pendidikan. Namun, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bertindak bijak dengan menawarkan sekolah baru, yaitu SMAN 2 Semarang untuk AN dan SMAN 6 Semarang untuk AF. Pihak Disdik pun berjanji segera memindahkan data dapodik kedua siswa tersebut ke tempat baru. Namun, orangtua AN menolak. Sedangkan AF dan orangtuanya menerima mutasi ke sekolah yang dipilihnya sendiri dan sudah aktif sebagai siswa di sekolah tersebut sejak 5 Maret 2018.”

DP3AKB Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan berbagai upaya, seperti memediasi para pihak atas kasus SMAN 1 Semarang, bahkan juga terus melakukan pendampingan psikologis kepada seluruh siswa yang diberi sanksi dikeluarkan maupun yang diskorsing. Kesembilan siswa tersebut mengalami tekanan psikologis selama munculnya kasus ini, sehingga perlu dilakukan pendampingan psikologis oleh DP3AKB untuk pemulihannya sehingga mereka dapat menghadapi ujian akhir sekolah dengan baik.

“Pendampingan psikologis akan dilakukan sampai tuntas, hal ini patut diapresiasi,” jelasnya.

Rekomendasi KPAI, pertama untuk kasus dugaan adanya budaya kekerasan yang sudah bertahun-tahun terjadi di SMAN 1 Semarang, maka Pemprov Jawa Tengah harus segera menyelidiki apakah budaya yang sama juga terjadi di SMA/SMK lainnya di wilayah Jawa Tengah. Penting Pemprov segera mengeluarkan PERGUB pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang merujuk pada Permendikbud No. 82 Tahun 2015, agar sekolah yang aman dan nyaman dapat terwujud.

Kedua, kekerasan tidak boleh dilakukan oleh siapapun, baik siswa terhadap siswa lainnya, guru terhadap siswa atau sebaliknya, maupun orangtua terhadap guru. Untuk itu, KPAI mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong percepatan program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Jawa Tengah. Sekolah Ramah Anak tidak melulu soal kekerasan, namun juga upaya menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung secara optimal tumbuh kembang anak.

Ketiga, karena pihak orangtua AN menggugat SMAN 1 Semarang ke PTUN dan sebaliknya pihak SMAN 1 Semarang juga meminta pihak kepolisian mengusut kematian salah satu siswa SMAN 1 pada Januari 2018 berinisal BT di kolam renang, maka KPAI mendorong semua pihak menghormati proses hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Keempat, KPAI mendorong manajemen SMAN 1 Semarang untuk menciptakan situasi kondusif demi ketenangan dan keamanan berlangsungnya proses ujian akhir sekolah. Para siswa yang sudah diberi sanksi skorsing wajib dipenuhi hak-haknya dan diperlakukan secara adil.

Reporter: Deva
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*