Aktivis Duga Ada Permainan Oknum Pemkot Bogor di Balik Pembangunan Transmart

Lokasi Pembangunan Mall Transmart di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor (dok. KM)
Lokasi Pembangunan Mall Transmart di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Masih hangat beberapa bulan yang lalu diketahui dan bahkan sempat dihentikan proses pembangunan Mega Mall Transmart di Jalan Abdullah Bin Nuh, Kota Bogor, setelah inspeksi mendadak (sidak) dan telunjuk sakti Walikota Bogor pada saat itu.

Meskipun tidak lama kemudian pembangunan kembali berjalan hingga sekarang, saat ini malah bertambah heboh lagi dengan sedang berjalannya proses pembangunan Mega Mall Transmart di lokasi yang berbeda, tepatnya di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, yang diduga kuat belum mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Aktivis mahasiswa Raden Dimas Rusdiana mengatakan, “Lagi-lagi Amdal dan perangkatnya baik itu, KA-Amdal, RPL, UPL yang merupakan syarat pokok suatu kesatuan dokumen yang tidak sama sekali diindahkan oleh pengembang, dan diduga kuat adanya peranan oknum-oknum Pemerintah Kota Bogor atau juga oknum dinas-dinas terkait yang memainkan ini semua,” ungkapnya kepada kupasmerdeka.com Kamis 01/03/2018.

“Bagi para pengembang ataupun pelaksana pembangunan sudah lazim selalu beralasan bahwa suatu proses pembangunan gedung hanya selesai dengan memegang dokumen Izin Penggunaan Pengadaan Tanah (IPPT) saja,” kata Raden.

“Sehingga dengan sangat mudahnya pembangunan langsung berjalan, padahal yang lebih penting adalah adanya instrumen Amdal, Amdal Lalin, IPPT, dan IMB. Ini jelas harus ada dokumennya, jika tidak ada sudah dipastikan ada pembiaran dan sangat mungkin ada kongkalikong pihak-pihak terkait, karena ada uang dalam proyek tersebut.”

Raden menuturkan, hingga hari ini proses pembangunan Mall Transmart baik di Yasmin maupun di Tajur menjadi teka teki yang tak kunjung terjawab.

“Siapa yang berperan hingga adanya pembiaran pembangunan tersebut, yang sangat jelas melanggar peraturan-peraturan daerah di Kota Bogor ini?” tuturnya.

“Inilah potret dan realita kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Bogor dalam rangka pengendalian lingkungan hidup dan peruntukan perizinan-perizinan, semua terdiam. Kemana aparatur hukum? Kemana penegak Perda? Kemana aktivis-aktivis yang menyuarakan kebenaran? Semua senyap dan diam tanpa ada tindakan yang kongkrit,” tutupnya.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*