Warga: “Sentul City Ibarat Negara Dalam Negara”

Warga Sentul City saat mendatangi BPKN di Bogor, 23/2/2018 (dok. KM)
Warga Sentul City saat mendatangi BPKN di Bogor, 23/2/2018 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Hampir dua dasawarasa, warga Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami sejumlah persoalan terkait pemenuhan hak atas air bersih, seperti ketidaklancaran distribusi dan air yang keruh, hingga pemutusan sambungan air sewenang-wenang, begitu juga dengan sertifikat yang tak kunjung terbit.

Untuk itu warga Sentul City mengadakan pertemuan dengan BPKN untuk menyampaikan keluhan warga sebagai konsumen, Jumat (23/2/2018) di Bogor.

“Semua masalah itu berpangkal dari pengendalian penuh PT Sentul City Tbk, perusahaan pengembang kawasan Sentul City, dan anak perusahaannya PT Sukaputra Graha Cemerlang atas pengelolaan air bersih di Sentul City,” kata salah satu perwakilan warga Sentul City, Deni.

“Baik putusan mahkamah konstitusi maupun sejumlah peraturan, tak membenarkan pengendalian penuh atas pengelolaan air bersih oleh perusahaan swasta apalagi developer,” tambahnya.

Sementara itu, dalam sesi tanya jawab warga mempertanyakan sebagai konsumen juga dirugikan dalam hal kepemilikan tanah, bangunan, rumah seperti PPJB, AJB, Sertifikat, Biaya Lingkungan. Dan perjuangan mereka hampir 20 tahun tidak menghasilkan sesuatu, seharusnya undang-undang yang dibuat legislatif itu berlaku untuk masyarakat, dan legislatif sebagai perwakilan rakyat mestinya lebih aktif.

“Sentul City ini seperti negara di dalam negara, karena menabrak seluruh aturan hukum, ada air yang diputus secara dipaksa, kami sebagai warga tidak akan berhenti dalam perjuangan ini, ini tidak boleh berhenti,” tegas Rizki, warga Sentul City lainnya.

Rolas Sitinjak, wakil ketua BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima aduan warga sebelumnya yang telah masuk BPKN.

“Dan semua aduan ini bisa saja sampai ke Presiden, karena kami komisioner BPKN bertanggung jawab langsung oleh Presiden atas permasalahan kerugian masyarakat sebagai konsumen. Negara harus hadir, jangan ada lagi negara dalam negara,” kata dia.

Reporter: Bule
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*