Sosialisasi Tentang Sanksi Bagi Pelaku Politik Uang Dianggap Kurang

Aktivis antikorupsi, Egi Hendrawan (dok. KM)
Aktivis antikorupsi, Egi Hendrawan (dok. KM)

BOGOR (KM) – Pada tahun politik 2018 dan 2019 ini dinamika politik nasional menghangat dan bisa berimbas ke mana-mana dengan berbagai konsekuensi baik dan buruknya.

Menyikapi persaingan menuju puncak kekuasaan melalui ajang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, aktivis antikorupsi Egi Hendrawan, menghendaki kedua momentum itu harus menuju keadaan bangsa yang lebih baik dan mengedepankan persatuan.

“Semua orang punya hak memilih dan dipilih. Dalam proses Pilkada dan Pemilu nanti, jangan sampai ada perpecahan, politik uang, politik dengan menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenangan, karena bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berintegritas dan berkualitas,” ujar Egi kepada kupasmerdeka.com, Jumat 22/02/2018.

“Pilkada serentak sangat rentan dengan adanya politik uang. Jelas harus ada upaya untuk mencegah praktik politik uang ini agar tidak berkembang, apalagi sengaja dibiarkan.”

“Dengan hanya mengandalkan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghentikan praktik politik uang ini, jelas tidak akan efektif. Sebenarnya, dalam jangka pendek, mencegah praktik politik uang dapat dilakukan dengan aktif mensosialisasikan ancaman sanksi pidana bagi penerima politik uang, serta pembatalan pencalonan bagi calon kepala daerah yang melakukannya,” sambungnya.

“Sayangnya, sosialisasi mengenai sanksi pelaku politik uang yang diatur oleh UU No 10/2016 tentang Pilkada masih banyak yang belum diketahui oleh calon kepala daerah, juga masyarakat sebagai pemilih,” terangnya

“Bahkan,” lanjut Egi, “parpol yang diharapkan bisa mendiseminasikan aturan main dalam Pilkada malah tidak begitu peduli dengan bahaya politik uang yang dilakukan oleh calon yang mereka usung.”

“Sepertinya parpol lebih fokus memenangkan kandidatnya dengan cara apa pun, termasuk melalui politik uang. Perilaku seperti ini kian menegaskan rendahnya akuntabilitas partai politik sebagai pilar demokrasi dalam mengembangkan pilkada yang berkualitas,” pungkasnya.

Reporter: Dody
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*